Borong, Ekorantt.com – Pertengahan Desember 2018, Genofeva Jewawut (60 tahun) bertamu ke rumah Sekretaris Desa untuk membayar uang meteran listrik. Sebelumnya, ia sudah mengumpulkan berkas persyaratan pelanggan baru PLN, yakni foto copy Kartu Keluarga dan KTP.
Ia dan suaminya Bernadus Arot (63 tahun) sepakat untuk membeli meteran listrik berkapasitas 900 Kwh, yang dibandrol vendor dengan harga Rp2.564.000.
“Saya masih ingat betul, tanggal pembayaran meteran ke Sekdes itu, 17 Desember 2018. Waktu itu saya bayar Rp2.650.000,” ujar Genofeva, warga Kampung Pesek, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, Rabu, 19 Februari 2020.
Desa Gurung Liwut merupakan salah satu desa di Manggarai Timur yang menjadi sasaran program “Desa Menyala” Presiden Jokowi pada 2018.
Ia mengatakan, setelah melakukan pembayaran, ia kembali ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, ia secara tak sengaja berpapasan dengan sekretaris desa di jalan menuju kantor desa.
Saat itu, lanjutnya, sekretaris desa meminta dirinya untuk menambah uang meteran sebesar Rp500.000. Menurut Sekdes, kata Genofeva, uang tambahan tersebut untuk mempercepat proses pemasangan meteran.
“Mama, tambah lagi Rp500.000 supaya meteran cepat proses,” demikian kata Sekdes kepada Genofeva kala itu.
Berharap mempercepat proses pemasangan, Genofeva dan suaminya pun menuruti permintaan Sekdes Siprianus Jebaru itu, untuk menambah uang meteran tersebut. Bulan berganti bulan, tahun pun berganti, harapan untuk menikmati penerangan PLN pun kini mulai pupus dalam diri keluarga Genovefa.
“Kami bosan untuk pergi tanya terus soal meteran ke Sekdes. Jawabannya selalu sama, tunggu dan tunggu terus. Selama ini juga kami sudah tiga kali kumpul berkas Kartu Keluarga dan KTP,” tutur Genofeva
Selain itu, tidak adanya bukti kuitansi pembayaran meteran ke Sekdes juga menjadi alasan Genofeva dan keluarga untuk berhenti berharap.
“Waktu itu Sekdes tidak kasih kuitansi. Katanya, kami tidak akan kemana-mana, kami tidak mungkin makan kalian punya uang,” kisah Genofeva.
Kini, sudah lebih dari setahun, Genofeva dan suaminya terpaksa menyambung listrik dari rumah tetangga untuk penerangan pada malam hari. Setiap bulan, mereka membayar Rp50.000 untuk dua mata lampu.
“Mau bagaimana lagi, kami ini orang lemah yang tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Yang penting mereka baik-baik saja peras kami punya keringat,” tutup Genifeva.
Selain keluarga Genofeva, persoalan yang sama juga dialami oleh Maksimus Dadut (40), Donita Nila (53), dan Andreas Tundang (69). Mereka adalah warga sekampung Genofeva yang juga membeli meteran 900 Kwh.
Maksimus dan Donita mengaku melunasi uang meteran melalui Sekdes Siprianus sejak Juni 2018. Sedangkan Andreas melunasi uang meteran sebulan setelah Maksimus dan Donita.
Hingga kini, rumah mereka juga belum mendapat meteran listrik PLN.
“Dia (Sekdes) janji tanggal 15 November 2018 mau pasang (meteran), padahal bohong. Kami tanya, dia bilang tunggu saja. Kami bosan juga mau tanya terus,” kata Andreas.
Maksimus mengaku sempat meminta kepada Sekdes untuk mengembalikan uang meteran tersebut. Sekdes berkelit bahwa setengah dari uang meteran itu sudah diserahkan ke vendor.
Ia juga mengaku perna ditawari untuk memakai meteran listrik atas nama orang lain oleh Sekdes. Namun dirinya menolak. “Dia bilang rahasia,” katanya.
Mantan Sekretaris Desa Gurung Liwut, Siprianus Jebaru yang ditemui EKORA NTT, Rabu, 19 Februari 2019, tidak menampik laporan warga itu.
Menurutnya, uang calon pelanggan baru PLN itu ia terima dan tanpa kuitansi. Uang tersebut sudah ia serahkan kepada Vendor melalui Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Gurung Liwut, Narsisius Nan Barung.
“Kuitansinya kolektif. Kami punya bukti kuitansi penyetoran ke vendor,” katanya.
Ia mengatakan, uang meteran listrik dari calon pelanggan PLN itu sebagiannya mereka serahkan ke vendor. Sedangkan sebagian lainnya mereka tahan.
“Kami serahkan Rp1.500.000 ke vendor. Sisanya kami tahan karena kesepakatannya, pelunasannya tunggu listrik menyala,” ucapnya.
Sipri membantah bahwa dirinya pernah meminta uang tambahan kepada Genofeva untuk mempercepat proses pemasangan meteran listrik.
“Itu tidak benar. Saya tidak pernah minta begitu,” ujarnya.
Menurutnya, pihak desa terlibat dalam urusan pemasangan meteran listrik di wilayah itu karena diminta kerja sama oleh vendor, yakni PT Telaga, milik Diana Leba.
“Awal-awalnya lancar. Tapi, kami juga bingung kenapa yang beberapa rumah itu belum juga dipasang meteran,” katanya.
Ia mengaku kecewa dengan pihak PT Telaga yang hingga kini belum juga memasang meteran di beberapa rumah warga di Gurung Liwut itu.
“Saya sangat kecewa sekali. Orang punya kartu keluarga sudah tiga kali kumpul ini, tapi meterannya belum muncul-muncul,” ungkapnya.
Kaur Pembangunan Desa Gurung, Narsisius Nan Barung membenarkan pernyataan mantan Sekdes Siprianus. Ia telah menyerahkan uang meteran listrik ke pihak PT Telaga.
“Kuitansinya kokektif. Kita bayar ke PT Telaga itu tergantung banyak calon pelanggan yang sudah stor ke kita uang meteran. Ada yang empat orang satu kali stor ke PT Telaga, ada juga yang belasan orang. Kuitansinya kita buat satu saja untuk beberapa orang itu,” jelas Narsi sembari menunjukkan kuitansi pembayaran meteran listrik itu yang ditandatangani pemilik PT Telaga, Diana Leba.
Ia mengatakan, pada Januari 2020 kemarin, pemilik PT Telaga sempat memberitahu kepadanya bahwa Februari ini, pihak PT Telaga akan melakukan pemasangan meteran di beberapa rumah warga yang belum terpasang itu.
“Tapi, ini mau akhir Februari, mereka belum juga pasang,” katanya.
Diana Leba, pemilik PT Telaga yang dikonfirmasi, Kamis, 20 Feberuari 2020 mengatakan bahwa kendala sampai adanya keterlambatan pemasangan meteran untuk beberapa rumah warga di Desa Gurung Liwut adalah berkas yang tercecer.
Ia mengaku telah menerima uang meteran dari beberapa warga itu, masing-masing Rp1.500.000.
“Benar, Sekdes sudah stor cicilannya Rp1.500.000. Nanti waktu nyala baru pelunasan. Kemarin data mereka sempat tercecer. Jadi bulan Maret ini saya tuntaskan lagi 11 pelanggan di Gurung Liwut,” katanya via pesan WhatsApp.
Ambrosius Adir
