Ende, Ekorantt.com – Dinas Sosial Kabupaten Ende sedang memvalidasi data penduduk miskin yang terdampak Covid-19 di wilayah Kota Ende. Sejauh ini, terdata 1.743 Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa paket Sembilan Barang Pokok (Sembako) untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa darurat Corona Virus Disease (Covid-19).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Marni Kusuma saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/04/2020) mengatakan, Dinas Sosial telah mendata 1.743 keluarga yang selanjutnya akan menerima bantuan. Data tersebut sewaktu-waktu akan mengalami perubahan karena masih ada proses validasi di tingkat kelurahan.
“Ini data sementara. Kita prediksikan bisa mencapai 4.000 KK dalam wilayah Kota Ende. Saat ini, tim sedang mendata. Setidaknya dalam minggu ketiga april akan kita realisasikan. Hal ini karena memang sudah banyak pengeluhan di masyarakat. Kita minta tetap bersabar dan pemerintah serius menangani masalah ini,” kata Marni.
Sesuai instruksi Bupati Ende H. Djafar H. Achmad, Dinas Sosial diminta untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran camat dan lurah di wilayah Kota Ende untuk memvalidasi data KK yang terdampak langsung akibat penyebaran Covid-19.
Untuk menghindari tumpang tindih bantuan sosial, Kadis Marni berharap para camat dan lurah untuk selektif dan akurat dalam mendata warga miskin yang terdampak Covid-19. Hal ini dikarenakan BLT tersebut ditujukan kepada warga yang benar-benar belum mendapatkan bantuan dari program pemerintah lainnya, seperti dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dari Kementrian Sosial Republik Indonesia.
Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ende, Romanus Tato menambahkan, Bupati Ende telah memerintahkan pihaknya untuk memvalidasi data bantusan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial, baik melalui PKH maupun program bantuan sembako.
“Saya barusan dipanggil Pak Bupati. Beliau minta minggu depan (akhir april-Red) semua bantuan sudah direalisasikan,” kata Romanus.
“Jadi yang sudah dapat PKH sudah tentu tidak akan dapat bantuan ini. Yang kita data itu, sopir, ojek, pedagang kaki lima yang belum dapat bantuan PKH. Kita minta para lurah untuk lebih objektif dalam proses pendataan,” tutupnya.
