Ende, Ekorantt.com – Siapa yang tidak mau menduduki kursi Wakil Bupati (Wabup) Ende? Semua orang pasti mau. Demikianlah lakon politik yang dipertunjukkan oleh gabungan partai politik pengusung Marsel-Djafar dalam Pilkada 2018 silam. Tapi kehendak mau berkuasa itu dibaluti konsolidasi politik orang-orang partai yang terkesan malu-malu.
***
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat secara resmi melantik H. Djafar H. Acmad sebagai Bupati Ende pada 8 September 2019 lalu. Djafar Achmad menggantikan Marsel Petu yang meninggal dunia dalam tugas ke Kupang pertengahan Mei 2019.
Sebelumnya Marsel Petu dan Djafar Achmad merengkuh kemenangan dalam Pilkada Ende 2018. Keduanya dilantik pada 7 April 2019. Pasangan Marsel-Djafar diusung tujuh partai politik (Parpol) yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, NasDem, dan PKPI.
Sejak ditinggalkan Djafar Achmad yang ‘naik pangkat’ jadi Bupati Ende, kursi Wabup Ende lowong hingga sekarang. Musababnya, tujuh partai koalisi punya agenda masing-masing. Tarik ulur kepentingan membuat gabungan partai politik itu belum menemukan kata sepakat.
Partai Golkar memilih untuk melakukan penjaringan bakal calon. Sejumlah nama muncul ke permukaan. Namun, disepakati bahwa partai mengusung kader internal. Dalam Musyawarah Daerah 23 Februari 2020 lalu, pengurus dan anggota DPD II ‘partai beringin’ Kabupaten Ende merekomendasikan nama Herman Yosef Wadhi sebagai bakal calon Wakil Bupati Ende.
Heri Wadhi, begitu dirinya disapa, menegaskan bahwa ia bersedia dan siap menjadi pendamping Bupati Djafar Achmad. Untuk itu, Partai Golkar, lanjut Wadhi kala itu, siap membangun komunikasi politik dengan partai-partai pengusung lainnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi NTT, Melki Laka Lena menegaskan ulang bahwa hasil Musda akan dikomunikasikan dengan partai pengusung lain. Mengapa? Masyarakat Kabupaten Ende butuh figur wakil bupati Ende.
Munculnya pagebluk Covid-19 bikin hiruk pikuk perebutan kursi Wabup Ende sempat tersendat. Tapi tensi politik kembali memanas tiga minggu belakangan di tengah adaptasi kebiasaan baru.
Tujuh partai koalisi, minus Partai Demokrat, melaksanakan persamuhan santai di Rumah Makan Roda Baru-Ende 29 Juni 2020. Mereka membahas lowongan jabatan Wakil Bupati Ende.
Demi memastikan komitmen partai Golkar untuk mengusung Heri Wadhi, Ekora NTT menghubungi Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Ende Megi Sigasare. Dirinya menghargai dan mengapresiasi sikap partai pengusung lainnya.
Partai Golkar, kata Megi, sedang membangun komunikasi politik dan menghargai proses dan tahapan di masing-masing partai politik.
“Kami hargai pendapat rekan-rekan pimpinan partai. Golkar pasti menempuh langkah bijak untuk membangun komunikasi politik. Sebagai Sekretaris Golkar dan Ketua Fraksi Golkar di DPRD, kami tetap menghargai keputusan Partai Golkar yang sudah mengusung Pak Heri Wadhi,” pungkas Megi.
Memang jauh-jauh hari sebelumnya, Ketua PDIP Kabupaten Ende, Feri Taso sempat berpesan bahwa secara etika politik, partai Golkar harus punya inisiatif awal untuk untuk berkomunikasi dengan Parpol-Parpol koalisi lainnya.
Setiap kader partai bisa saja maju dalam bursa pemilihan Wabup Ende, termasuk dirinya. Tapi agar etis, partai Golkarlah yang bisa memegang kendali komunikasi politik, demikian Feri Taso.
Rupanya akar partai beringin belum kuat mencengkram pendirian Parpol lain. Hal ini nampak pada gelagat beberapa Parpol untuk mendorong kader internal partai mereka.
Partai Demokrat misalnya. Sejauh ini, partai besutan Agus Harimurti Yudoyono tersebut konsisten pada keputusan untuk mendukung kader sendiri. Nama Yosep Badeoda digadang-gadang untuk maju mendampingi Bupati Djafar.
Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Ende, Virgilius Kami saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa sikap Partai Demokrat sudah hampir final.
“Kita Demokrat sudah mengusulkan Pak Yosep Badeoda. Sekarang menunggu keputusan pusat. Apapun keputusan pusat akan kita hargai dan amankan,” kata Virgilus.
Nama Erikos Emanuel Rede juga menggelinding di ruang publik. Sekarang ini, Erik Rede menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Ende sekarang. Menurut orang dalam partai, namanya telah dikirim ke pusat, tinggal menunggu keputusan.
Sebelumnya, NasDem Ende sepakat untuk mengusulkan Ketua DPD II NasDem Kabupaten Ende tersebut. Pernyataan dukungan terhadap Erik Rede disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Aleksander Ena.
“Kami putuskan Erik untuk maju menjadi wakil Bupati Ende”.
Terlalu Dini Bicara Figur
Di sisi lain Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Ende, Abdul Kadir Musabasa saat dikonfirmasi Ekora NTT mengatakan, “PKB tidak menutup diri. Kita tetap menghargai proses. Kami DPC tidak memiliki kewenangan untuk menentukan. Itu kewenangan pusat. Terlalu dini kita bicara nama figur”.
Menurut Abdul Kadir, kehadiran wakil bupati diharapkan mendongkrak kualitas pelayanan publik dan “bukan jadi wakil bupati untuk mengumpulkan pundi pundi kekayaan”.
Abdul Kadir berpandangan bahwa masyarakat membutuhkan figur yang berenergi. Wakil bupati harus punya pemahaman tata kelola birokrasi yang baik.
Untuk itu, menurutnya, PKB akan melakukan fit and proper test. “Kita undang para praktisi, akademisi, biar diuji”.
Soal persamuhan di Warung Roda Baru, dirinya menampik jika pertemuan tersebut telah menyepakati nama Heri Wadhi sebagai calon Wabup Ende.
“Tidak benar itu. Jangan saling intervensi. Biarkan di masing-masing partai berproses. Itu hanya temu kangen. PKB belum bicarakan nama,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Ende tiga periode itu.
“Kita tidak mau memilih kucing dalam karung. Untuk itu jangan ada klaim salah satu pihak yang mengatasnamakan semua partai. Ini masih berproses. Kami juga punya kader namun syaratnya terpenuhi atau tidak itu yang harus dibuat kriteria. Selama ini belum ada pembicaraan. Yang bertemu kemarin hanya masih sebatas temu kangen,” tandasnya.
Sejalan dengan PKB, Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Ende, Chairul Anwar menuturkan, hingga saat ini belum ada pertemuan dan diskusi formal untuk membahas secara serius tentang lowongan jabatan Wabup Ende dalam kelompok koalisi sendiri.
PKS, kata Chairul, berharap figur-figur yang ingin maju dalam bursa pencalonan Wabup Ende untuk berkomunikasi secara resmi melalui pintu partai.
Chairul menambahkan, baru Stefanus Tani Temu yang berkomunikasi secara resmi ke DPC PKS.
“Sejauh ini kami belum ajukan ke pusat. Prosesnya masih di DPC. Dan kemarin yang datang baru Pak Stef. Kita tetap buka pintu. Tentu semuanya akan diajukan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi,” jelasnya.
Menurut Chairul, dibutuhkan keseriusan kelompok koalisi, terutama Partai Golkar dalam membangun komunikasi politik.
“Kita berharap proses ini segera diselesaikan. Sampai hari ini, belum ada komunikasi dari nama-nama calon dari partai lain yang ke kantor kami. Sehingga saya anggap belum serius. Kami ingin wakil bupati berasal dari figur internal DPRD. Kita minta Golkar harus lebih kencang lagi. Doronglah kader-kader yang ada di DPRD Ende,” harapnya.
Dikatakannya, DPC PKS Kabupaten Ende mengusulkan figur partai yang ada di DPRD demi kemudahan dalam membangun komunikasi politik.
“Kita tetap hargai jika Golkar mengusung kader yang bukan DPRD. Itu sah-sah saja. Tentu ada mekanisme dan komunikasi politik yang akan dibangun. Prinsipnya proses ini segera dilakukan. Rakyat Kabupaten Ende sedang menunggu,” tegas Chairul.
Sikap DPRD Ende
Belum adanya usulan nama dari partai koalisi membuat proses di lembaga DPRD Ende belum berjalan. Menurut Ketua Komisi I DPRD Ende, Orba Kamu Ima, kewenangan pengajuan nama bakal calon ada pada kelompok partai koalisi.
DPRD Kabupaten Ende, kata Orba, telah menyampaikan kepada masing-masing fraksi terutama partai koalisi untuk segera berproses di masing-masing partai, untuk selanjutnya mengajukan dua nama kepada DPRD untuk diparipurnakan.
“Tidak ada masalah. Kita terus dorong. Wakil bupati ini kebutuhan. Teman-teman lihat sendiri tanpa wakil bupati, sistem koordinasi di birokrasi kita di Ende sangat lemah. Kita sudah minta fraksi-fraksi untuk segera berproses di masing-masing partai. Kalau di lembaga DPRD kita sidah siap. Tentu ada Tatib (Tata Tertib) dan panitia yang kita bentuk untuk proses itu,” terang Orba.
Politisi Gerindra ini mengatakan, peran Bupati Djafar dibutuhkan dalam proses penjaringan wakil bupati. Bupati Djafar bisa mendorong dan memediasi kelompok partai koalisi agar proses politik berjalan lebih cepat dan mengurangi gesekan kepentingan.
“Bupati bisa juga memberi peran dalam kelompok koalisi. Namun tidak untuk mengintervensi. Yah, seperti mediasi dan kompromi di dalam kelompok koalisi bisa dilakukan,” ujarnya.
Bupati Djafar telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pimpinan partai koalisi untuk mengajukan nama calon wakil bupati, untuk dipilih melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Ende.
Pentingkah Wakil Bupati?
Saat dimintai pendapat, Ketua PMKRI Cabang Ende, Firmus Rigo mengatakan, posisi Wakil Bupati Ende hendaknya dilihat oleh kelompok partai koalisi sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan birokrasi yang efisien.
“Pentingkah Wakil Bupati Ende? Sebegitu macetkah birokrasi di Ende tanpa wakil bupati?” tanya Firmus.
Menurutnya, kelompok koalisi dan Bupati Djafar harus duduk bersama dan menghindari konflik kepentingan masing-masing partai.
“Mereka evaluasi kekurangan dan kelebihan yang ada di birokrasi. Bahas kriteria-kriteria figur wakil untuk kolaborasi kekuatan pemerintahan bersama Bupati Djafar. Tanggung jawab partai koalisi harus sampai pada tingkat itu. Jangan dulu bicara nama. Mereka harus mampu duduk bersama dulu. Bangun kesepakatan. Ini yang susah. Jika langkah ini tidak ditempuh maka akan sulit,” beber Firmus.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pusat Kajian Masyarakat (PUSAM) Indonesia, Oskar Vigator Wolo berharap koalisi partai politik pendukung paket Marsel-Djafar serius untuk melakukan proses-proses komunikasi agar kekosongan wakil bupati segera diisi.
Hal ini, menurut Oskar Vigator, adalah sebuah kebutuhan pelayanan tugas-tugas kepala daerah demi kepentingan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.
“Itu kan hak kelompok koalisi. Kita minta prosesnya dipercepat. Ada banyak tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mesti dijabarkan secara baik demi pelayanan birokrasi dan sistem koordinasi antar-dinas/badan. Masyarakat Kabupaten Ende menaruh harap pada kelompok koalisi, proses ini segera ada hasilnya,” ungkap Oskar.
Menurut Oskar, figur Wakil Bupati Ende diharapkan mampu menerjemahkan visi-misi paket Marsel- Djafar yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD). Kelompok partai koalisi wajib mempertimbangkan aspek ini.
“Secara politik, mereka (partai koalisi) memiliki hak dan kewenangan. Bagi saya yang juga tentu menjadi harapan masyarakat adalah adalah figur wakil bupati harus mengetahui baik visi-misi MJ yang sudah tertuang dalam RPJMD,” tandasnya.
