Ekorantt.com –DPRD Ende, meminta Bupati H. Djafar H Achmad segera melantik Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang lowong sejak akhir Desember 2020 lalu. Hal ini dinilai penting karena jabatan tersebut merupakan leading sector yang melekat dengan kondisi saat ini seperti masalah Covid-19 dan bencana alam.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Ende, Vinsen Sangu, posisi kedua dinas tersebut harus segera diisi pejabat definitif mengingat banyak tugas yang harus segera diemban.
“Itu dinas yang penting dalam penanganan bencana baik bencana alam maupun penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende. Kita minta segera umumkan pimpinan OPD yang masih lowong,”ujar Vinsen Sangu.
Vinsen mengatakan, BPBD dan Dinkes merupakan OPD strategis dalam penanganan bencana apalagi dalam penanganan Covid-19 yang kasusnya terus naik di Ende. Untuk itu, proses reorganisir di tubuh pemerintahan mesti dilakukan secepatnya dan tidak bertele-tele.
“Soal ganti mengganti itu kewenangan Bupati, tapi kebutuhan ini mesti segera terisi apalagi di tengah pandemi seperti ini akan berpengaruh terhadap koordinasi. Kita dorong segera diisi agar ada pemandunya. Kalau pelaksana tugas itu kewenangannya terbatas,”tegas mantan aktivis GMNI tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem Yohanes Don Bosko Rega dan Ketua Fraksi Golkar Megy Sigasare. Menurut mereka, bahwa DPRD telah mengingatkan kekosongan jabatan definitif saat pencanangan Desa STBM di Kecamatan Detusoko, pekan lalu.
“Iya, kami sudah sampaikan secara lisan, namun hingga saat ini belum direspon. Kita akan menyurati Bupati secepatnya,”ujar Don Bosko.
Sementara Megy menambahkan bahwa Dinas Kesehatan sebagai pusat informasi penanggulangan Virus Covid-19, tidak cukup hanya dipimpin oleh pelaksana tugas.
“Kami tidak bermaksud mengintervensi Bupati, tapi sungguh kami prihatin justru saat pandemi ini Bupati ambil keputusan yang menurut kami tidak dalam situasi yang tepat. Kalau toh harus dimutasi jabatan Kadis tersebut, kenapa tidak langsung segera diisi?,”tanya Megy.
Sementara untuk penanganan bencana alam, kata Megy, perlindungan masyarakat dari dampak bencana alam adalah hal yang paling utama. Sebab, saat ini banyak beberapa wilayah yang mengalami dampak seperti longsor, jalan putus dan banjir.
“Dimana kita sedang hadapi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan,”kata Megy.
Sedang Proses
Bupati Ende, H. Djafar H Achmad yang dikonfirmasi Ekora NTT melalui pesan WhatsApp mengatakan pengisian jabatan definitif di beberapa OPD sedang dalam proses untuk lelang jabatan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Djafar, kekosongan pimpinan OPD tidak akan mengganggu kerja pemerintah karena saat ini telah diisi dengan pelaksana tugas.
“Sedang diproses untuk lelang jabatan, pertimbanganya harus ada assesment dari Komisi ASN Propinsi NTT sesuai mekanisme atau aturan yang berlaku. Walaupun kosong, kan ada pelaksana tugas-nya, para sekretarinya itu. Jadi tidak akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang ada. Pelayanan kepada publik tidak akan terhambat. Mekanisme pekerjaan sudah ada sistem atau SOP nya,”tulis Bupati Djafar.
