Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai gagap tanggapi bencana akibat Badai Seroja yang terjadi pada awal April, lalu.
Hal ini diungkapkan Dominikus Karangona, Koordinator Deks Bencana Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, saat dikonfirmasi Ekora NTT pada, Senin (26/04/2021) siang.
Dominikus sesalkan lantaran tidak adanya upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal, jelas dia, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait adanya Badai Seroja sejak Februari.
Menurutnya, jatuhnya korban yang sangat banyak di NTT adalah bentuk kecolongan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana.
“Terkait Badai Siklon ini sudah diperkirakan dari Bulan Desember 2020. Kemudian, pada Februari 2021, BMKG sudah berikan peringatan adanya Badai Siklon dengan dampak ikutannya adalah curah hujan yang tinggi dan angin kencang, yang mana hal ini dapat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Kenapa hal ini tidak diantisipasi oleh pemerintah? Perkampungan atau pemukiman yang rentan terhadap bencana mengapa tidak dievakuasi secara mandiri. Yang mana, ini merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan itu,”tutur Dominikus.
“Kita bandingkan erupsi Gunung Ile Lewotolok yang tidak ada peringatan tapi karena masyarakat memilih untuk mengungsi akhirnya tidak ada korban jiwa yang terjadi. Nah, ini yang sudah ada jelas-jelas ada peringatan dari BMKG tapi kita malah kecolongan. Yang kita sesalkan adalah tidak ada upaya pemerintah daerah di NTT yang melakukan upaya mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Jatuhnya ratusan korban ini yang kita sesalkan,”tambah dia.
Aktivis Lingkungan ini menilai pemerintah daerah di NTT masih gagap dalam urusan tanggap darurat bencana. Pasalnya, hingga saat ini ada beberapa daerah yang ada di Kabupaten Malaka dan Alor masih kesulitan mendapatkan air bersih.
“Jika kita tidak kuat untuk mengurus tanggap darurat bencana maka kita harus kuat dalam upaya mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Sehingga meminimalisir segala bentuk kerugian dan korban jiwa. Karena kalau kita tidak mampu urus ketika bencana itu sudah terjadi, yah kita harus mengurangi resiko kebencanaan itu dengan kebijakan mitigasi yang kuat,”tandasnya.
Dominikus menuturkan relokasi pemukiman warga bukanlah jalan keluar untuk terhindar dari bencana. Sebab menurutnya, tak ada tempat di muka bumi ini yang aman dari bencana.
“Mau pemukiman itu di pinggir kali, di gunung atau dibibir pantai pun, tidak ada tempat yang aman dari bencana. Kalau sekarang kita bicara relokasi untuk keselamatan masyarakat dari banjir bandang, yah itu memang harus itu dilakukan. Namun, apakah setelah dipindahkan ke wilayah perbukitan mereka aman dari tanah longsor dan angin kencang? Relokasi tidak menjamin bahwa orang akan selamat dari bencana lainnya. Jadi kuncinya itu adalah kita harus kuat di upaya mitigasi kebencanaan itu,”tegas Dominikus.
“Prediksi-prediksi tentang bencana itukan sudah diprediksi sejak lama. Sejak suhu permukaan bumi semakin naik, prediksi bencana hidrologi dan hidrometeorologi akan meningkat. Bisa saja, dua atau tiga tahun kedepan kita akan menghadapi bencana lainnya. Makanya kita harus kuat pada upaya adaptasi dan mitigasi bencana,”tutur dia.
Sutomo Hurint
