Ruteng, Ekorantt.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD setempat dalam rangka memperingati May Day. Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai untuk memperhatikan nasib buruh.
Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Hery Mandela mengatakan bahwa sesuai penelusuran pihaknya, upah buruh di Manggarai sangat belum layak.
“Apakah pemerintah selaku pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan, bisa mengendalikan pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab?” ujarnya saat berorasi di depan kantor Bupati Manggarai, Senin (3/5/2021).
“Apakah pemerintah bekerjasama dengan pengusaha? Ini menjadi pertanyaan besar,” tambahnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mengecek apakah upah buruh sesuai dengan SK Gubernur atau tidak.
“Berdasarkan SK Gubernur, jumlah UMP (Upah Minimum Pekerja) yang mesti diterima oleh masyarakat Manggarai itu sebanyak Rp. 1.950.000. Inilah gerakan kami untuk peduli nasib dari kaum-kaum buruh yang ada di Kabupaten Manggarai ini,” tegasnya.
“Kami menilai bahwa hak-hak kaum buruh hari ini dirampas, sehingga kami anggap belum merdeka karena masih ada tangan-tangan kotor dari sekelompok orang yang mencaplok hak-hak dari kaum buruh yang ada di Kabupaten Manggarai,” pungkasnya.
Sementara Ketua GMNI Cabang Manggarai, Eman Suryadi meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap upah buruh di kabupaten itu.
Saat ini, kata dia, nasib buruh di kabupaten itu, tidak diperhatikan.
“Kami mendatangi kantor DPRD untuk mendesak pemerintah supaya menjamin hak-hak buruh,” katanya.
Menurut Suryadi, pihaknya akan terus berjuang sampai hak-hak buruh terpenuhi.
Aksi puluhan mahasiswa itu menyita perhatian warga kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai.
Selama aksi itu, sejumlah mahasiswa tampak menenteng poster yang bertuliskan “Tolak Upah Murah, Save Kaum Buruh” dan “Upah Rendah Gagal Nikah”.
Adeputra Moses
