Borong, Ekorantt.com – Ketua DPRD Manggarai Timur (Matim), Heremias Dupa, meminta kepada pemerintah kabupaten itu untuk membangun klinik jiwa di sejumlah Puskesmas, menyusul tingginya jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kabupaten tersebut.
“Setiap tahun itu minimal bangun satu klinik jiwa. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya kepada Ekora NTT di sela-sela kegiatan kunjungan ODGJ di Desa Bea Ngencung, Kecamatan Rana Mese, Kamis (20/5/2021).
Sesuai data Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, hingga kini, total ODGJ di kabupaten itu sebanyak 596. Dari jumlah itu, sebanyak 254 ODGJ sudah dijangkau layanan pengobatan, dan sisanya belum tersentuh sama sekali.
Heremias mengatakan, selain pembangunan klinik jiwa, pemerintah juga mesti berpikir untuk mendatangkan psikiater, dan secepatnya melakukan pelatihan tenaga medis, supaya sumber daya penanganan kesehatan jiwa seimbang dengan jumlah ODGJ di Manggarai Timur.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Manggarai Timur, Petrus Subin, mengatakan bahwa pihaknya sedang mendiskusikan terkait rencana pembangunan klinik jiwa, mendatangkan psikiater dan psikolog.
“Pelatihan tenaga medis dari setiap Puskesmas akan segera kita laksanakan ini ke depan,” ujarnya.
Petrus menyebut, pihaknya juga sedang memikirkan untuk mencari tahu penyebab tingginya penyakit gangguan jiwa di wilayah Manggarai Timur.
“Sakit jiwa itu disebabkan oleh faktor apa saja? Apakah ekonomi, pendidikan, beban kerja, atau ada faktor lainnya? Ini yang perlu dikaji. Dan kajian ini dilakukan lintas sektor,” sebutnya.
Romo Hermen Sanusi, Pr, kepala SMA Katolik Pancasila Borong yang juga menjadi relawan Kelompok Kasih Insanis (KKI) Peduli ODGJ, mengatakan, penelitian penyebab sakit jiwa sangat penting dilakukan, supaya intervensi program pelayanan kesehatan jiwa berlandaskan argumentasi ilmiah.
“Harapannya, Manggarai Timur ini bisa jadi tempat orang studi atau tempat orang belajar tentang sakit jiwa, dari penyebab, pengobatan atau perawatan, hingga penanganan ODGJ setelah pulih,” tuturnya.
Ia mengatakan, masalah kesehatan jiwa tidak hanya menjadi urusan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, tetapi menjadi tanggug jawab semua pihak, termasuk wakil rakyat.
Menurutnya, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng sudah bergeliat untuk memperhatikan kelompok ODGJ dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
“Perhatian gereja terhadap kelompok-kelompok rentan seperti ODGJ, disabilitas, dan lainnya, bukan hanya disampaikan di mimbar, tetapi harus turun ke umat untuk merasakan langsung,” pungkasnya.
Rosis Adir
