Ruteng, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai akan melakukan proyek percontohan ‘Petani Merdeka’ dengan memanfaatkan pupuk non subsidi, sebagai upaya meningkatkan produksivitas pertanian di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi.
Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi terkait peluang penggunaan pupuk non subsidi, di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, pada Jumat (4/6/2021).
Menurut Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, penggunaan pupuk non subsidi melalui program ‘Petani Merdeka’ ini, melibatkan sejumlah pihak, di antaranya, para petani, pihak perbankan, Bulog, PPL, Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
“Tujuan utamanya tentu meningkatkan produksi pertanian kita, terutama sawah. Tujuan antaranya, intermediate-nya adalah menyelesaikan masalah pupuk,” ungkap Bupati Hery.
Peluang penggunaan pupuk non subsidi, kata dia, menjadi salah satu solusi awal di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi, meskipun beresiko membebani petani, terutama pada harga yang lebih mahal.
Menurutnya, supaya tidak terbebani dengan harga pupuk non subsidi, petani ditawarkan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank.
“(Saat ini) Sebagian besar petani kita belum memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat,” ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, menyampaikan bahwa diskusi terkait pupuk, harus dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian mengerucut ke persoalan yang ada di lapangan.
“Dengan begitu, kita bisa menjadi jembatan yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi,” ucapnya.
Kepala Dinas Pertanian, Yoseph Mantara dalam rapat koordinasi itu menjelaskan bahwa program ‘Petani Merdeka’ bertujuan untuk melepaskan petani Manggarai dari kesulitan pemenuhan kebutuhan pupuk.
“Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai hanya 5.560 ton atau 20,72 persen dari total permintaan atau usulan,” ujarnya.
Rincian alokasi pupuk subsidi itu antara lain, Urea 2.300 ton (44, 21 persen), NPK 2.500 ton (24, 72 persen), ZA 110 ton (2, 51 persen), SP-36 300 ton (97,58 persen) dan POG 350 ton (5, 13 persen).
Untuk mengatasi kekurangan pupuk subsidi, maka penggunaan pupuk non subsidi menjadi salah satu jalan keluar, demikian menurut Mantara.
“Demi mendukung kepastian penyerapan gabah atau beras hasil pertanian, maka Perum Bulog diminta untuk mendukung dengan cara membeli hasil pertanian tersebut,” ucapnya.
“Sedangkan, untuk mengantisipasi gagal panen, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun hama penyakit, maka solusi yang ditawarkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk tanaman padi,” tutupnya.
Adeputra Moses
