Ende, Ekorantt.com – Komisi I DPRD Kabupaten Ende dan Pemerintah Kabupaten Ende membahas upaya pemindahan gedung, tambahan tenaga pegawai, dan infrastruktur penunjang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Ende.
Bertempat di ruang kerja Sekda Ende pada Rabu (9/6/2021), lima anggota DPRD Ende bersama pihak Disdukcapil dan Sekda Ende Agustinus G. Ngasu intens membahas masalah yang sedang dihadapi dinas dimaksud.
Beberapa hal yang diuraikan antara lain telaah perpindahan kantor Dinas Dukcapil ke Kantor BPBD Ende. Dibahas juga dukungan anggaran infrastruktur penunjang pelayanan dokumen kependudukan, metode pelayanan, dan karakter pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Ende, Orba Kamu Ima kepada Ekora NTT di alun-alun Kantor Bupati Ende menjelaskan, pihaknya mendukung penuh upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan Dinas Dukcapil Ende.
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyediakan tempat atau gedung yang representatif. Selain itu, kata Orba, DPRD mendorong penyediaan anggaran bagi Disdukcapil untuk optimalisasi pelayanan.
“Kita sudah RDP beberapa kali. Rekomendasi komisi berkali-kali. Sehingga sekarang kita turun langsung ketemu Sekda. Kita bahas soal kenyamanan pelayanan, ruang yang tidak memungkinkan. Tadi kita sarankan kepada pemerintah untuk mencari lokasi baru atau memindahkan kantor,” imbuhnya.
Senada, Anggota DPRD Ende, Oktavianus Moa Mesi mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh, baik infrastruktur, sumber daya manusia maupun penyediaan suprastruktur untuk optimalisasi pelayanan kantor publik sekelas Disdukcapil.
Dirinya meminta, pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan tata cara yang humanis. Hal ini dilakukan agar ada harmonisasi dalam berbagai ruang pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kita punya komitmen untuk mendukung penuh pemerintah dalam memberikan pelayanan prima. Soal anggaran pasti kita sepakati. Untuk itu pemerintah segera lakukan telaah berapa anggaran yang dibutuhkan. Kita juga minta pelayanan harus kedepankan sikap humanis,” ujar mantan aktivis GMNI tersebut.
Sementara itu, Sekda Ende Agustinus G. Ngasu saat dikonfirmasi media mengakui bahwa perpindahan Kantor Disdukcapil ke kantor BPBD menjadi salah satu agenda pembahasan bersama DPRD.
Pemkab, kata Sekda Gusti, sedang melakukan telaah, baik pihak Disdukcapil maupun BPBD.
“Kami minta hari Senin depan hasil telaah hari Dukcapil harus sudah masuk. Pihak Disdukcapil sedang lakukan telaah. Rencananya bulan ini dibahas bersama untuk diputuskan,” ujarnya.
Sekda Gusti menjelaskan, secara umum anggaran yang diajukan oleh pihak Disdukcapil sebesar 700 juta rupiah. Namun pemerintah belum memutuskan karena permohonan belum dirincikan secara detail.
“Di situ diusulkan anggaran Rp700 juta hanya belum dirincikan. Ya, nanti kita akan kaji dan lihat apa-apa yang dibutuhkan mendesak. Pada prinsipnya kita siap jika sudah disepakati bersama,” kata Sekda Gusti.
