Bajawa, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Ngada kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT dalam pengelolahan keuangan daerah tahun anggaran 2020.
Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena mengatakan predikat baik tersebut diraih Pemkab Ngada secara berturut-turut sejak tahun 2018 lalu.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang menyangkut material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
“Kemudian asas-asas yang disyaratkan oleh BPK terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut dapat dipenuhi, walaupun ada beberapa catatan-catatan kecil, sehingga kemarin kita dikasih waktu untuk penuhi,” kata Raymundus di Kantor DPRD Ngada pada Jumat (27/8/2021).
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Ngada masih mendapat catatan dari BPK yang harus dipenuhi khusus kesulitan yang dialami dinas-dinas.
Menurutnya kesulitan tersebut akan dibuat dalam bentuk MoU (Memorandum of Undestanding) sehingga tidak menunda lagi.
Raymundus mengapresiasi kepada pemerintah sebelumnya yang telah mempertahankan prestasi tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
“Disisi lain, saya menghargai pemerintahan sebelumnya yang sudah tiga kali mempertahankan opini WTP. Itu menjadi pelajaran yang berarti untuk kami, sehingga kedepan ada hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik dapat kami pertahankan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Ngada Andreas Paru dan Wakil Bupati Raymundus Bena berkeinginan untuk tetap mempertahankan status WTP tersebut.
“Tapi mempertahankan opini itu memang agak sulit. Tapi niat kami, kami akan mempertahankan opini WTP itu,” tegasnya.
Belmin Radho
