Labuan Bajo, Ekorantt.com – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Charles Angliwarman mengatakan masalah mafia tanah dan pengurusan sertifikat yang tumpang tindih menjadi penghambat investasi di Labuan Bajo.
Hal itu disampaikan Charles Angliwarman saat menemui Kapolres Mabar AKBP Bambang Hari Wibowo, Senin (13/9/2021) di Mapolres setempat.
Menurutnya, kenyamanan, kemanan, dan keselamatan berinvestasi sangat dibutuhkan. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya percepatan investasi di Labuan Bajo. Apalagi, daerah itu sudah ditetapkan menjadi kawasan wisata super premium oleh Presiden Joko Widodo.
Ia mengaku banyak persoalan yang terjadi mengakibatkan terhambatnya investasi. “Banyak problem di Labuan Bajo, baik masalah lahan, adanya mafia tanah, adanya pengurusan sertifikat yang tumpang tindih, dan proses yang masih lama. Dan kami mohon adanya tindakan tegas,” ujarnya.
Charles mengatakan dalam upaya percepatan investasi dan pemulihan ekonomi dibutuhkan dukungan pemerintah, Polri, TNI dan masyarakat. Ia juga mengajak pengusaha lokal tidak menjadi penonton di tanah sendiri.
“Karena negara menjamin sedapat mungkin pengusaha lokal/daerah yang bekerja. Tetapi etap harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dan mempunyai hati untuk bangun Manggarai Barat sejahtera,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Bambang Hari Wibowo, menegaskan pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Sebab, sektor ekonomi menjadi salah satu konsen Kepolisian.
“Kita sudah lakukan dengan tegas terhadap para mafia tanah. Tugas kita menegakan hukum. Nanti setiap kasus dilihat, dilakukan penyelidikan, kemudian ditentukan apakah kasus itu ditangani secara perdata atau pidana,” jelasnya.
Terkait sejumlah keluhan dari Kadin Mabar, Bambang berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka pihaknya akan melakukan upaya penanganan secara bersama.
“Kita akan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk berkaitan dengan persoalan kerusakan terumbu karang, bom ikan, kecelakaan kapal, penyalagunaan BBM dan sebagainya itu kita akan koordinasi,” tukasnya.
Sandy Hayon