Labuan Bajo, Ekorantt.com – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Hasan Sadili menegaskan, pihaknya segera memanggil para pemilik hotel dan resort yang belum mengantongi izin pembangunan dermaga pribadi yang masuk kategori Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Menurutnya, ketiadaan izin operasional berpotensi hilangnya pendapatan untuk Negara.
Kepada wartawan di terminal Multipurpose Wae Kelambu, pekan lalu, Hasan Sadili menjelaskan perizinan untuk mengoperasionalkan dermaga tersebut harus dimiliki pelaku usaha hotel atau resort. Izin tersebut kata dia, dikeluarkan oleh Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Sampai saat ini seluruh hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo belum ada izin resmi terkait TUKS ini,” ujar Sadili.
Menurutnya, keberadaan sejumlah dermaga yang tidak mengatongi izin TUKS, berpotensi hilangnya penerimaan bukan pajak. Perhitungan itu telah diatur dalam PP 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kemehub.
Hasan menegaskan, KSOP Labuan Bajo akan memanggil para pemilik hotel dan resort pemilik dermaga TUKS untuk segera mengurus izin operasional atas kegiatan yang dilakukan di perairan Labuan Bajo. Sehingga dipastikan seluruh fasilitas wisata di destinasi super prioritas, tertib administrasi, dan memberikan kontribusi bagi negara.
“Setelah (perizinan TUKS, red) ini gol, maka seluruh pelabuhan (dermaga) di Mangggarai Barat ini terutama di Labuan Bajo, kita akan tertibkan,” tegasnya.
Terpisah General Affair Plataran Komodo, Kasianus Tumbir, mengaku sebulan lalu pihaknya didatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini pihaknya sedang proses penyelesaian dokumen. Pada prinsipnya, Plataran Komodo resort selalu mengikuti ketentuan.
“Tentunya dengan harapan kami bantu dipandu terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh suatu izin,” ujar Kasianus saat dihubungi Ekora NTT, Senin (29/11/2021) malam.
Sandy Hayon
