Mbay, Ekorantt.com – Warga di Desa Woewutu maupun Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo meminta perhatian pemerintah meningkatkan akses antar dua wilayah tersebut.
Pasalnya, selain untuk kepentingan wisata rohani di Bukit Lena-Degalea, akses jalan tersebut sebagai jalur produktif pertanian dan peternakan antar wilayah di selatan Nagekeo.
“Jalan memang sudah dibuka, hanya belum ada peningkatan. (Jarak) sekitar lima kilo meter,” kata warga Desa Degalea Didakus Meo kepada Ekorantt.com, belum lama ini.
Didakus berujar, usulan peningkatan infrastruktur jalan di jalur itu bukan hanya untuk kepentingan Woewutu dan Degalea saja. Sebab, jalur itu juga bisa menghubungkan wilayah Kotakeo Raya dan Raja, maupun di wilayah Nangaroro dan Maunori.
Kesulitan selama ini, kata dia, ialah akses masyarakat yang berdampak pada besarnya beban biaya transportasi.
“Berbanding terbalik dengan usaha masyarakat yang sudah membaik. Di wilayah ini memang banyak komoditi yang memungkinkan bisa dipasarkan ke luar. Tapi akses ini yang tidak mendukung, kami harus keluarkan biaya transportasi yang cukup besar,” ungkap Didakus.
Jalur itu menghubungkan beberapa anak kampung misalnya Woewutu, Lowotuu, Tangiwea, Wolomeze dan Degalea hingga ke Kotakeo Raya dan Raja. Wilayah-wilayah itu berpotensi menghasilkan komoditi seperti kopra, jambu mete, cengkih, pala dan beberapa komiditi lain.
Media ini memantau, akses jalur Weowutu-Degalea memang melalui beberapa kasawan yang bertopografi sulit. Namun, sebagian besar berada di landai bukit yang memiliki daya tarik unik. Lekukan perbukitan yang menjulang ke arah selatan disertai padang sabana manarik perhatian.
Saat ini, akses jalur itu belum ditingkatkan setelah dibuka beberapa tahun silam. Hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan harus ekstra berhati-hati.
Kepala Desa Woewutu Paskalis Dasi menuturkan jalur tersebut sudah mulai tergerus pada setiap musim hujan. Namun, beruntung beberapa bagian memiliki struktur tanah keras (cadas) sehingga tidak merusak wilayah perbukitan.
“Ada beberapa bagian yang sudah kami intervensi dengan dana desa. Tapi tidak semua, karena anggaran terbatas. Butuh dukungan dari pemerintah tingkat atas,” kata Paskalis.
