Kupang, Ekorantt.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi mahasiswa (PMKRI, GMNI dan LMND) di Kota Kupang menggelar aksi demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Jumat 28 Oktober 2022.
Aksi demo dari berbagai organisasi mahasiswa ini menuntut DPRD NTT menyikapi konflik lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurut mahasiswa, aksi Pemerintah Provinsi NTT yang membongkar hunian warga di antaranya hunian yang dibangun pemerintah untuk warga Besipae merupakan tindakan yang tidak manusiawi.
Salah satu masa aksi, dalam orasinya menyebut Viktor Bungtilu Laiskodat tidak pantas memimpin Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena memiliki tindakan dan berwatak preman.
“Viktor tidak pantas jadi pemimpin. Cocoknya duduk di deker dan pajak orang. Bukan memimpin NTT sebagai gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan premanisme yang dilakukan Pemprov NTT melambangkan ketidaksukaan Gubernur Viktor Laiskodat terhadap masyarakat Besipae.
“Karena dia memperalat preman dan TNI-Polri untuk merampas lahan di Besipae. Tindakan itu sudah terjadi beberapa kali di masa kepemimpinan Viktor Laiskodat,” jelasnya.
Dalam aksi demo, masa aksi menyebut DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT “kongkalikong” dalam kasus yang menimpa masyarakat Besipae beberapa waktu lalu.
Menurut mereka, DPRD NTT harus bersikap tegas dan mengecam tindakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap warga Besipae.
“Kami menduga, DPRD satu kaki dan satu suara dengan Pemprov NTT untuk melakukan perampasan lahan di Besipae. Karena DPRD tidak ambil sikap tegas terhadap tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Viktor Laiskodat,” ungkap salah satu masa aksi.
Salah satu warga Besipae, Nikodemus Manao, menyebut Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni yang juga berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan masih bungkam terhadap kasus yang menimpa rakyatnya sendiri.
Menurut Niko, Emi Nomleni hanya pencitraan dengan mengenakan busana adat Timor, tetapi tidak memiliki hati untuk membela masyarakat TTS, khususnya Besipae.
“Itu hanya pencitraan saja. Buktinya sekarang dia diam. Nanti baru pergi mengemis minta kami punya suara,” ungkap Nikodemus Manao.
