Maumere, Ekorantt.com – Jurnalis Warga Pena Inklusi dan Bawaslu Sikka mengadakan sekolah pemilu untuk membahas pengawasan pemilu partisipatif di Rindu Lokaria Homestay, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Sabtu, Desember 2022.
Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan inklusif.
Sekolah pemilu ini menghadirkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sikka Aswan Abola, Koordinator Jurnalis Warga Pena Inklusi, Yulius Regang, dan para jurnalis warga pena inklusi.
Anggota Bawaslu Kabupaten Sikka, Aswan Abola membawakan materi bertajuk “Peran Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu” pada tahun 2024 mendatang.
Aswan, dalam mengawali materinya, mengatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menjalankan hak demokratisnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
“Bahwa Pemilu merupakan sarana bagi kita untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” jelas Aswan.
Dalam memaksimalkan pelaksanaan pemilu, menurut Aswan, dibutuhkan pengawasan partisipatif demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan transparan.
Hal ini, kata Aswan, mengacu pada beberapa hal. Pertama, Pemilu adalah sebuah kompetisi politik yang rentan terjadi pelanggaran.
Kedua, Pemilu yang sarat dengan pelanggaran, akan berisiko pada terganggunya pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan hasilnya akan berdampak pada kepentingan rakyat.
Ketiga, untuk menjamin kualitas dan integritas Pemilu, diperlukan adanya pengawasan di seluruh tahapan Pemilu oleh Pengawas Pemilu bersama dengan masyarakat.
“Kehadiran Bawaslu yaitu untuk menjalankan fungsi pengawasan yang ketat, adil, serta transparan demi menghindari praktik-praktik yang mencederai nilai demokratis,” terang Aswan.
Menurut Aswan, diperlukan juga pengawasan partisipatif dari kelompok masyarakat maupun orang muda yang peduli akan transparansi dan adil dalam Pemilu.
“Pengawasan dari masyarakat tentu juga menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Sehingga kami berharap perlu juga adanya pengawasan partisipatif masyarakat atau kelompok orang muda,” tandasnya.
Sementara itu, Hendrika Mayora, salah satu peserta dalam kegiatan ini, memberikan beberapa hal tentang penyelenggaraan Pemilu.
Menurutnya, pengawasan dalam pemilu perlu juga melibatkan kaum minoritas gender dan seksualitas, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Hal tersebut digarisbawahi mengingat selama ini dirinya dan beberapa kelompok rentan lainnya sering kali tidak dilibatkan dalam pesta demokrasi, baik dalam fungsi pengawasan maupun hak suara.
“Seharusnya pemerintah perlu memperhatikan hak kami sebagai warga negara. Selama ini kami sering mendapat perlakuan secara diskriminatif, baik secara administrasi hukum maupun kehidupan sosial kemasyarakatan,” harap Koordinator Komunitas Fajar Sikka itu.
Di penghujung kegiatan, Yulius Regang selaku Koordinator Jurnalis Warga, menandaskan “bahwa Pemilu 2024 sudah di depan mata, sukses dan gagalnya pemilu 2024 tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi tanggung jawab kita semua, untuk itu mari kita sukseskan pemilu serentak 2024 dengan melaksanakan pengawasan partisipatif sesuai porsi kita masing-masing.”
Kornel Wuli, Anggota Jurnalis Warga Pena Inklusi
