Tiga Kementerian akan Kunjung Nagekeo pada Februari Mendatang, Ini Agendanya

Mbay, Ekorantt.com – Sejumlah pejabat eselon I dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan berkunjung ke Kabupaten Nagekeo pada 8-10 Februari 2023 nanti.

Kunjungan Pemantauan Bersama (Joint Monitoring Visit) ini bertujuan melihat langsung pendekatan implementasi, pola pendampingan dan pengimbasan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan mitra pembangunan pendidikan lainnya di Nagekeo.

Para pembuat kebijakan dari ketiga kementerian tersebut juga akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan kendala Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), akses terhadap Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta Rapor Pendidikan.

Manajer Program INOVASI di Provinsi NTT Hironimus Sugi menyebutkan pejabat eselon I dari Kemendikbudristek yang dijadwalkan hadir adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Iwan Syahril, serta Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani akan mewakili Kemenag, dan Plt. Deputi Direktur Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Budaya Subandi mewakili Bappenas.

Selain pejabat eselon I tersebut, sejumlah pejabat di lingkungan tiga kementerian tersebut juga akan hadir mendampingi para eselon I.

Dalam kunjungan ini, Minister-Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta juga termasuk dalam daftar rombongan yang akan berkunjung.

Hironimus menjelaskan agenda akan diawali dengan dialog dan makan malam bersama Bupati Nagekeo pada Rabu, 8 Februari 2023 serta paparan singkat tentang Asesmen Pembelajaran dan Pembelajaran Berbeda yang telah diterapkan di 19 kabupaten/kota di NTT oleh Balai Guru Penggerak (BPG) dan Balai Mutu Penjaminan Pendidikan (BPMP) NTT.

Pada hari kedua, 9 Februari 2023, peserta kunjungan akan dibagi ke dalam lima rombongan dan akan mengunjungi masing-masing dua sekolah berbeda.

Rombongan pertama akan mengunjungi SD Inpres Wudu di Kecamatan Boawae dan MI Negeri Nagekeo di Aesesa. Kelompok kedua akan mengunjungi SD Inpres Nebe dan MI Swasta Al-Ikhlas Aloripit yang keduanya berada di Aesesa.

Sementara grup ketiga akan mengunjungi MI Swasta Nurussaadah Nangadhero dan SD Katolik St. Stefanus Nangadhero, masih di Aesesa. Rombongan keempat dijadwalkan akan mengunjungi PAUD St. Clara dan SD Katolik Wolopogo di Boawae dan rombongan terakhir akan mengunjungi SD Katolik Galawea dan SD Negeri Ndora di Nangaroro.

Masing-masing rombongan memiliki tema atau fokus yang ingin dipantau seperti Implementasi Kurikulum Merdeka, Literasi Dasar Berbasis Bahasa Ibu, Penggunaan Buku Bacaan Nonteks, Perpustakaan Ramah Anak, dan Kepempinan Pembelajaran.

Hironimus menjelaskan, terkait Literasi Dasar Berbasis Bahasa Ibu, studi awal INOVASI menunjukkan bahwa 42 persen siswa kelas awal di Nagekeo belum bisa berbahasa Indonesia. Hal ini tentu mengakibatkan pemenuhan keterampilan literasi dasar dan IKM terhambat.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo melakukan uji coba penggunaan bahasa Nage di 10 PAUD dan 10 SD di Kecamatan Boawae. Tim Pemantau akan mengamati perkembangan dan kendala implementasi panduan yang ada.

Setelah kunjungan, kata Hironimus, semua rombongan akan berkumpul di Aula Setda Kabupaten Nagekeo untuk merefleksikan hasil kunjungan masing-masing.

Hasil dialog dengan bupati dan pejabat terkait serta hasil pertemuan dengan guru, kepala SD/MI, dan pengawas pada saat kunjungan ke sekolah akan menjadi masukan pada rapat Komite Pengarah Nasional Program INOVASI terkait keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan.

Pemantauan ini juga akan memberi perspektif IKM yang lebih beragam untuk madrasah dan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah dalam menyongsong penerapan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional pada 2024 nanti.

Sementera itu, temuan lapangan terkait penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran khususnya di kelas awal di SD maupun madrasah juga dapat menjadi masukan untuk pengembangan prinsip dan panduan bahasa transisi bagi guru yang mengajar siswa yang belum bisa berbahasa Indonesia.

spot_img
TERKINI
BACA JUGA