Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi NTT kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryanana kepada Wakil Gubernur NTT, Yosep Nae Soi saat Rapat Paripurna DPRD NTT dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD NTT pada Jumat, 19 Mei 2023.
“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryanana.
Nyoman menjelaskan, opini WTP diraih Pemprov NTT delapan kali secara berturut-turut.
Ia menambahkan, Pemprov NTT sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan Opini WTP.
“Hasil ini bukan sebagai hadiah dari BPK tapi murni kerja keras dari pemerintah daerah,” terangnya.
Terkait masih adanya temuan-temuan lainnya yang disampaikan BPK RI dalam LHP, Nyoman mengatakan, itu merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, masih jauh dari manajemen risiko yang ditetapkan BPK sehingga tidak mengganggu pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.
Walaupun opini yang diperoleh WTP, kata Nyoman, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti kelebihan pembayaran biaya langsung personel atas belanja jasa konsultasi konstruksi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp759 juta:
Kemudian, adanya kekurangan volume 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp988 juta. Dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi NTT belum sepenuhnya tertib.
Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2022, sehingga BPK tetap memberikan opini WTP.
BPK berharap, Pemerintah Provinsi NTT dapat mempertahankan opini WTP di masa mendatang. Opini WTP juga dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
