Bajawa, Ekorantt.com – Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyatakan bahwa Kabupaten Ngada, NTT, memiliki sejumlah persoalan yang harus segera disuarakan oleh seluruh aktivis.
Hal ini disampaikan Presidium Gerakan Masyarakat PP PMKRI, Wilibrodus Claudio, pada acara pelantikan Fransiskus Dipu sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Ngada St. Stefanus periode 2023-2024.
Acara pengambilan sumpah Fransiskus oleh Wilibrodus dilaksanakan di Aula Yasukda Ngada, Sabtu,15 Juli 2023.
Wilibrodus mengatakan PMKRI secara nasional mengangkat isu perampasan hak ulayat masyarakat adat, isu korupsi, dan isu HAM.
Perjuangan itu diharapkan adanya kolaborasi bersama mulai dari daerah, region hingga nasional, kata Wilibrodus.
Ia menambahkan bahwa melawan penguasa tidak semudah mengusir hama, namun harus sama-sama mengawali.
“Saya berharap ketua presidium intens melakukan pembenahan internal, membahas job description antar-pengurus. Segera melakukan komunikasi dengan pihak pemerintahan, gereja, senior, alumni, dan semua pihak dalam rangka sinergitas pendidikan dan pengkaderan,” tegasnya.
Sementara itu, Fransiskus, menyebutkan salah satu persoalan di Ngada ialah pinjaman daerah yang dinilai peruntukannya tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalami sejarah kelam karena APBD perubahan 2022 menggunakan peraturan bupati.
“Artinya DPRD bersidang tetapi hasilnya tidak ada. Kalau ada hasil mesti APBD menggunakan Perda,” kata Fransiskus.
Ia menegaskan bahwa PMKRI akan terus melakukan gerak moral melalui audiens dan aksi damai bila ditemui ketimpangan yang merugikan masyarakat di Ngada.
“Uruslah Ngada dengan baik jangan sampai kita menitipkan pisau dan parang untuk generasi. Benar katakan benar, salah katakan salah,” ucap Fransiskus.
Yohanes Don Bosko Ponong, mewakili alumni PMKRI, meminta ketua terlantik agar segera melakukan agenda rekonsilidasi secara internal.
Bosko mendorong kepada kepengurusan yang baru harus segera menggelar pekan orientasi fungsional (POF) dan rapat kerja sehingga ada materi khusus yang membahas tentang analisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan.
“Saya berharap setelah ini, kepengurusan yang baru segera menggelar POF dan Raker,” katanya.
Ia menambahkan ke depan PMKRI Ngada harus memiliki branding tersendiri dalam merespon dan menyikapi berbagai persoalan sosial yang ada di Ngada.
“PMKRI harus menjadi kelompok ekstra parlemen yang kritis dalam mengimbangi pemerintah dan DPRD Ngada,” kata Bosko yang adalah Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada.
