Larantuka, Ekorantt.com – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyentil soal pengaduan hak insentif tenaga kesehatan (Nakes), bantuan Seroja di Adonara, dan kendaraan Dinas di Kabupaten Flores Timur.
“Yang lagi ramai itu pengaduan insentif nakes. Saya sudah cek laporan BPK-nya. Intinya diberitahu BPK dan sudah keluar. Iya sudah ikut saja, karena jangan sampai insentif nakes datanya tidak sesuai,” kata Kepala Satuan Tugas Direktorat 5 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria.
Dian mengucapkan hal ini saat rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi Kabupaten Flores Timur di aula Sekda, Kamis, 20 Juli 2023 siang.
Pada kesempatan itu juga, Dian juga menyinggung mengenai bantuan sosial dampak badai Seroja di Adonara.
“Bantuan Seroja sini bagaimana, di Adonara. Jangan sampai yang berhak tidak mendapatkan. Kami belum paham sekarang. Besok-besok kami tahu,” kata Dian.
Selanjutnya, ia meminta penjabat Bupati Flores Timur agar mengamankan aset milik negara yang masih berada di tangan mantan pejabat.
“Kalau ada yang kepala batu pak pejabat laporkan saja. Kenapa tidak kembalikan barang, apa masalahnya. Setiap pergeseran orang tidak ada pergeseran barang,” kata Dian.
Ia menambahkan bahwa terdapat banyak persoalan mengenai kendaraan dinas di setiap instansi daerah.
Ada kendaraan yang tidak dikembalikan saat masa pensiun, ada yang pinjam pakai, ada juga dihibahkan, ada yang hilang, dan ada yang sudah jual beli.
“Ada kendaraan yang dilaporkan rusak berat, ada yang dipakai di luar kota, ada ganti atas nama kepemilikan pribadi, dan dibawa serta saat mutasi atau pindah tugas,” kata Dian.
Selain memaparkan beberapa tema di atas, Tim KPK juga menyampaikan soal pengadaan barang dan jasa, fee proyek, bagi-bagi proyek, proyek fiktif, proyek mangkrak, hutang ke penyedia barang dan jasa.
Pada pembahasan tugas aparatur, Dian membeberkan soal setoran pejabat, balas budi, balas dendam, afiliasi politik, disentil dan integritas, kolusi nepotisme, dan loyalitas buta.
