Maumere, Ekorantt.com – Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat 5 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Dian Patria mengungkap sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Sikka.
Di antaranya kemiskinan, tata kelola, penunggakan pajak, hingga proyek bermasalah.
Dian menyebut, angka kemiskinan di Kabupaten Sikka mencapai 12 persen lebih, di atas rata-rata nasional 9,57 persen.
“Masih banyak orang miskin. APBD terbatas,” kata Dian Patria kepada awak media di lantai 3 kantor Bupati Sikka, Senin, 23 Juli 2023.
Kata Dian, bukan sesuatu yang mengherankan jika data Monitoring Center for Prevention (MCP) menyebutkan, Sikka hanya lebih baik dari Kabupaten Nagekeo dan Ngada.
![iklan](https://ekorantt.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-10.36.36.jpeg
)
“Ada sembilan Pemda di sini berarti Sikka berada di nomor urut tujuh. Kondisi ini artinya lemah komitmen pimpinan untuk berubah berbuat kebaikan lemah,” ujarnya.
Dian menambahkan, kepatuhan terhadap regulasi juga rendah. Bahkan Survei Penilaian Integritas (SPI) mencatat, layanan publik Kabupaten Sikka terendah se-Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, lanjutnya, Kabupaten Sikka memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sayangnya, secara tata kelola, Kabupaten Sikka hanya lebih baik dari Nagekeo. Kalah dari Flores Timur dan Lembata. Apalagi jika dibandingkan Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
Dian menemukan, masih banyak yang perlu dioptimalkan berkaitan dengan pajak. Pemkab Sikka harus mengecek secara baik di lapangan.
Jangan sampai seperti di daerah lain, pemda hanya pasrah berapa pun yang dilaporkan wajib pajak, tetapi tidak pernah dikejar.
“Pemkab Sikka berubah. Mau sampai kapan, anggaran terbatas, dan tata kelolanya rendah,” ujarnya.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan sama pemda, sama pemerintah. Tentunya ini pilihan jawaban masyarakat perlu diedukasi jangan pilih pimpinan yang bermasalah. Ini bicara ke depan, kalau tidak kita jurang semakin dalam,” sambungnya.
Selain itu, Dian meminta untuk menghentikan permainan proyek antara Pemda, TAPD, dan Badan Anggaran.
“Main-main proyek, bagi-bagi, tim sukses harus dapat, ini dapat. Proyeknya belum selesai sudah lunas. Paling sering itu. Terus pajaknya tidak ditagih-tagih. Mau ke mana kita. Kasihan Sikka-nya,” tuturnya.