Mbay, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendorong tumbuh-kembang industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Bupati Yohanes Don Bosco Do dan Wakil Bupati Marianus Waja menegaskan bahwa IKM berorientasi pada kerajinan tangan, sedangkan UKM lebih pada usaha kreatif. Tujuannya, terbentuk ekosistem usaha agar produk-produk IKM dan UKM Nagekeo layak dijual kepada konsumen.
“Ada tahap pengenalan, identifikasi kebutuhan hingga nanti menuju pasar,” ujar Bupati Don beberapa waktu lalu.
Salah satu yang digenjot pemerintah, kata Bupati Don, adalah pelestarian tenun ikat Nagekeo yang populer dengan lima motifnya; Telopoi, Ragi Bay, Dhowik Bay, Hoba Nage, dan Luka Tonggo. Motif-motif tenun ini sudah diidentifikasi oleh pemerintah pusat.
Bupati Don menuturkan, penguatan kapasitas terhadap penenun pemula merupakan upaya pemerintah melestarikan tradisi dan kearifan lokal.
Pemerintah juga menginventaris penenun berpengalaman di wilayah Nagekeo untuk rutin mendampingi remaja putri sebagai penenun pemula.
“Para remaja putri harus bisa menghasilkan tenunan. Kita menemukan penenun baru setelah mereka melakukan pelatihan. Mereka juga melakukan fashion show. Nah ini yang dinamakan kita menemukan pasar, menciptakan ekosistemnya,” ujar Don.
Untuk itu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Dikoperindag) Nagekeo terus merajut kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pihak swasta.
Salah satunya bentuk kerja sama ini adalah pelatihan menenun bagi 25 anak muda yang didanai oleh Kemendikbud.
“Kita juga sudah bangun jejaring pasar ke Levico, dan beberapa perusahaan di Bali dan Solo yang akan dijadikan tenun kita menjadi desain modern,” ujar Kepala Dikoperindag Kabupaten Nagekeo, Tiell Djawaria.
Kata Tiell, pihaknya telah menginventaris penenun di tujuh kecamatan di Nagekeo. Kecamatan Nangaroro memiliki 26 orang penenun, Aesesa 119 penenun, Boawae 173 penenun, Keo Tegah 54 penenun, Aesesa Selatan 60 penenun, Mauponggo enam penenun, dan Wolowae sebanyak 14 penenun.
Sinergi UMKM dan BUMDes
Pemerintah pusat telah membuat skema penganggaran di tingkat desa untuk mendorong perkembangan desa menuju desa mandiri.
Pada 2023, prioritas dana desa sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 ada tiga bagian. Salah satunya ialah pemulihan ekonomi nasional melalui gerakan BUMDes.
Dikoperindag Nagekeo, kata Kadis Tiell, telah mendorong BUMDes untuk membentuk koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.
“Selama ini belum, karena BUMDes masih dengan sistemnya. Kami sudah mengajak BUMDes untuk membentuk koperasi, tapi belum ada yang siap,” kata Tiell.
Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Nagekeo Ujang Dekrasano menuturkan, ruang bisnis tingkat desa memungkinkan dengan kehadiran badan usaha di desa. Selanjutnya, kewenangan kolaborasi UMKM dan BUMDes menjadi otonomi pemerintahan desa.
Dalam catatan Dinas PMD, sinergitas UMKM dan BUMDes baru terwujud di Desa Rendu Tutubhada yang mana usaha-usaha masyarakat dipasarkan melalui badan usaha desa.
“Di sana misalnya, tenun ikat dipasarkan ke BUMDes. Saya berharap BUMDes menjadi payung untuk semua UMKM yang ada dalam wilayahnya. Dia bisa menjadi penyedia dana bagi UMKM atau sebagai lembaga yang memasarkan hasil produksi UMKM tersebut, tergantung kolaborasinya seperti apa,” ujar Ujang.
“Skema bisnis kewenangan masing-masing BUMDes. Kita berharap para direktur bisa melihat peluang-peluang ini untuk kepentingan ekonomi di desa,” tutupnya.