Labuan Bajo, Ekorantt.com- Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake meminta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk serius mengatasi persoalan tanah di provinsi itu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memfasilitasi pembuatan akta tanah yang autentik.
“Kami berharap adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memfasilitasi pembuatan tanah yang autentik sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan integritas dan komitmen terhadap kode etik organisasi,” kata Ayodhia dalam sambutannya saat menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Kamis, 14 September 2023, malam.
Ayodhia mengatakan beberapa persoalan terkait pertanahan di NTT. Itu antara lain; tanah yang kekurangan riwayat aktual untuk klaim, ganda sertifikat, dan selisih pendapat dengan masyarakat adat.
Menurut Ayodhia, seturut pengalamannya saat menjadi Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, tanah adalah aset yang sangat berharga.
“Pembebasan lahan umumnya menjadi bottleneck (sumber masalah, red) yang penyelesaiannya membutuhkan banyak waktu. Bahkan tak jarang terjadi konflik dengan masyarakat berkaitan dengan status tanah. Hal ini tentu butuh pendekatan khusus,” jelas Ayodhia.
Selanjutnya, Ayodhia berharap agar para peserta Rakernas IPPAT dari seluruh Indonesia dapat menikmati keindahan Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya serta berbelanja UMKM masyarakat untuk dijadikan cendera mata.
“Terima kasih atas kepercayaannya untuk jadikan Labuan Bajo sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas. Selamat mengeksplorasi Labuan Bajo dan destinasi wisata sekitarnya seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pink Beach. Selamat berbelanja produk UMKM masyarakat NTT yang dapat dijadikan cendera mata untuk keluarga dan kenalan,” pungkas Ayodhia.
Berikan Layanan Optimal
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto secara resmi membuka Rakernas III IPPAT yang dirangkai dalam acara Gala Dinner di Hotel Jayakarta.
Menteri Hadi Tjahjanto menyampaikan pesan Presiden Joko Wododo agar PPAT dapat menjadi mitra kerja BPN dalam memberikan layanan dan program pertanahan optimal kepada masyarakat.
“Sebagai mitra, kita harus tetap bekerja dengan detail, cepat dan turun langsung ke lapangan, sehingga permasalahan yang ada cepat terselesaikan. Saya berharap PPAT menjadi garda terdepan untuk berikan sosialisasi dan edukasi sehingga program dan layanan pertanahan dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia,” pesan Presiden yang dibacakan Menteri Hadi.
Lebih lanjut Menteri Hadi menjelaskan, sesuai dengan target yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi 126 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dan sampai dengan September 2023, sudah dilakukan PTSL untuk 106,2 juta bidang tanah.
“Pada tahun 2017, Bapak Presiden melakukan pengecekan di Kementerian ATR/BPN di mana terdapat 46 juta tanah yang sudah diselesaikan dari target 126 juta bidang tanah. Artinya, masih terdapat kekurangan 80 juta bidang tanah. Dengan diselesaikannya 106 juta ini, berarti dari tahun 2017 sampai sekarang, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan 60 juta PTSL bidang tanah,” kata Menteri Hadi.
Dijelaskan Menteri Hadi, target ini adalah pekerjaan extraordinary dari program yang revolusioner yang tidak akan berhasil tanpa dukungan mitra kerja yang sangat dekat yakni PPAT.
“Hampir 63 persen pekerjaan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berhasil tanpa dukungan PPAT. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan ini. Tahun 2017-2023, economic value added dari sertifikat tanah di seluruh Indonesia mencapai 5.799 triliun rupiah lewat hak tanggungan. Artinya, PPAT juga turut berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Menteri Hadi.
Menteri Hadi menambahkan, sebaran PPAT di Indonesia masih tidak merata. Masih banyak yang pilih menetap di pulau Jawa.
“Masyarakat di sini juga masih butuh banyak PPAT. Seandainya seluruh tanah sudah terdaftar lengkap, maka masyarakat dapat meningkatkan perekonomian, modalnya dari hak tanggungan atas sertifikat. Saya yakin dari 514 kabupaten/kota, masih banyak juta yang kekurangan PPAT. Kalau mau memajukan perekonomian Indonesia, sebarkan PPAT secara merata. Selain itu saya juga minta IPPAT untuk terus lakukan pelatihan kode etik kepada para anggotanya,” pungkas Menteri Hadi.
