Kupang, Ekorantt.com– Pemerintah Provinsi NTT bersama KPU dan Bawaslu telah menyepakati anggaran Pilkada sebesar Rp486 miliar. Rinciannya, KPU sebesar Rp381 miliar, sedangkan Bawaslu sebesar Rp85 miliar lebih.
“Angka yang diberikan KPU dengan pertimbangan kemungkinan bisa enam paket. Itu angkanya cukup tinggi. Tapi kalau tidak sampai enam paket pasti turun dia punya pembiayaan,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk kepada wartawan di Kupang pada Senin, 16 Oktober 2023.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar untuk mengantisipasi jika ada perhitungan suara ulang (PSU).
“Kita berharap jangan ada PSU. Ini biaya untuk Pilkada. Untuk Pilpres semua biaya ditanggung pusat,” kata Moruk.
Ia juga mengatakan, saat ini baru 10 kabupaten yang sudah menganggarkan dana Pemilukada sebesar 40 persen.
Alasannya, karena sampai dengan saat ini belum adanya PKPU tentang tahapan Pilkada.
Sambil menunggu PKPU, pihaknya mengarahkan pada evaluasi perubahan APBD kabupaten untuk disimpan di belanja tidak terduga (BTT).
“Misalnya PKPU sudah keluar, kebutuhan dari KPU itu berapa, baru mereka cairkan,” ujarnya.
Ia berharap, pemerintah kabupaten penyelenggara Pilkada tetap menganggarkan sebesar Rp40 persen di bulan November 2023 sesuai dengan arahan Kemendagri. Sedangkan untuk 60 persen paling lambat April atau Mei tahun 2024.
“Kan sudah ada berita cara kesepakatan dengan kabupaten/kota. Misalnya, kabupaten ini berapa untuk KPU berapa untuk Bawaslu. Dua ini digabungkan 40 persennya harus di cair,” terangnya.
Untuk provinsi, lanjutnya, pemerintah sudah mengalokasikan sebesar Rp170 miliar di 2023. Sedangkan di tahun 2022 sebesar Rp100 miliar.
“Harapan kami sampai dengan tahun ini kita bisa mencadangkan Rp230 miliar karena masih Rp60 miliar untuk disisir di November dengan Desember,” jelas Moruk.
Dia berharap tidak terjadi perhitungan suara ulang sehingga anggaran tersebut tidak digunakan.