Labuan, Bajo, Ekorantt.com – Sejak 2021, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mempertimbangkan empat pilar yang dilakukan untuk mengukur pariwisata yang berkelanjutan. Hal itu terwujud lewat pengelolaan pariwisata berwawasan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Konsep resiliensi keberlanjutan di sektor pariwisata menjadi fokus untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana ke depan,” kata Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina dalam Focus Group Discussion (FGD) pengukuran Implementasi Pencapaian Standar Pariwisata Berkelanjutan di DSP Labuan Bajo pada 8-11 November 2023.
BPOLBF, tutur Shana, memulainya dengan menerapkan green office, yaitu dengan mengurangi pemakaian botol kemasan dan berkolaborasi bersama teman-teman pegiat sampah juga pemangku kepentingan, bagaimana menjadikan Labuan Bajo lebih bersih dan berkualitas untuk memastikan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan.
Untuk diketahui, FGD diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf serta Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC) dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF).
Setelah FGD, dilakukan survei ke 11 lokasi di sekitar Labuan yaitu pengolahan sampah Kole Project, Kawasan Pantai Hotel La Prima, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) II Wae Mese, Kampung Adat Kaper, Goa Batu Cermin, Puncak Waringin, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kawasan UMKM Kampung Ujung, SPKLU Charging Station Kampung Ujung, Pelabuhan ASDP Waterfront, dan IPAL Labuan Bajo.
Pada hari kedua, Kamis 9 November 2023, kegiatan pengukuran dilanjutkan dengan mengunjungi tiga lokasi yakni di Desa Komodo, Pulau Messah, dan Desa Pasir Putih.
Di dalam FGD, dilakukan pula penandatanganan Maklumat Pariwisata Berkelanjutan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Manggarai Barat, Direktur Utama BPOLBF, dan para pihak yang mendukung destinasi pariwisata berkelanjutan di Wilayah Labuan Bajo Flores yaitu Kepala KSOP Kelas III, Kepala Balai TNK, dan Perwakilan Indonesia Waste Platform yakni Marta Muslin.
Pada 2019 dan 2023 , Tim Kerja Daerah Manggarai Barat yang terdiri dari Pemkab Manggarai Barat, BPOLBF, dan pemangku kepentingan pariwisata di Manggarai Barat telah melakukan self assesment menggunakan indikator Global Sustainable Tourism Council (GSTC), sehingga kehadiran para advisor dan auditor ISTC kali ini juga memvalidasi hasil temuan mandiri yang telah dilakukan sebelumnya.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini selaras dengan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.
Adapun audit dilakukan langsung oleh Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf Ni Wayan Giri Adnyani, SAM PBK Frans Teguh, serta dua advisor dari Universitas Pelita Harapan, Amelda Pramezwary dan Diena M. Lemy.
