Lewoleba, Ekorantt.com – Suster Margaretha Ada dari Kongregasi Servae Spiritus Sanctus (SSpS) atau Suster Misi Abdi Roh Kudus sudah mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk wilayah Lembata dan sekitarnya.
BLK dengan nama ‘Komunitas Karitas Peduli Lembata’ itu berlokasi di Bukit Pada, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
Ketua Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI) Lolynda Usman meminta pemerintah Kabupaten Lembata, Pemprov NTT, dan pemerintah pusat agar harus mendukung keberlangsungan BLK yang telah dibangun Suster Margaretha.
“Khusus untuk Provinsi NTT sebagai kantong migrasi ilegal rentan human trafficking kegigihan dan kerja keras Suster Margaretha Ada, SSpS mempersiapkan SDM calon pekerja di Lembata, NTT melalui BLK Komunitas yang dipimpinnya wajib diapresiasi,” kata Lolynda dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Sabtu, 3 Februari 2024.
Menurut dia, Lembata dikenal sejak tahun 1932 sudah banyak orang pergi mengadu nasib ke Malaysia. Mirisnya, di tengah situasi itu ternyata tidak ada BLK untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas calon pekerja, baik skema Angkatan Kerja Antardaerah (AKAD) maupun Angkatan Kerja Antarnegara (AKAN) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA) untuk mengurus persyaratan administrasi hukum seperti KTP, surat kelakuan baik, paspor, rekam medis, jamsostek dan job order.
Visa kerja pun belum ada di Lembata dan wilayah lainnya di NTT yang dikenal ‘Provinsi Peti Mati’ dan ‘Provinsi Darurat Human Trafficking’.
Hal senada disampaikan oleh Ketua dewan pembina Padma Indonesia Gabriel Goa. Ia mendukung total kerja keras Suster Margaretha, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Gunthild Karitas Peduli, dalam mendirikan BLK komunitas di Lembata.
Ikut Bimtek
Gabriel mengatakan, meski masih sakit dan dibantu tongkat untuk bisa jalan, Suster Margaretha nekat ikut bimbingan teknis (Bimtek) akreditasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri/Lembaga Pelatihan Kerja (BLKLN/LPK) yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) AP2TKI.
“DPP AP2TKI menyelenggarakan Bimtek akreditasi peningkatan mutu lembaga pelatihan kerja swasta pada 30 BLKLN, LPK selama dua hari di Hotel Balairung, Matraman Jakarta, sejak 2 sampai 3 Februari 2024,” jelasnya.
Lolynda menjelaskan, tujuan Bimtek ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas BLKLN dan LPK. Dengan adanya BLK diharapkan bisa menghasilkan pekerja migran yang memiliki kompetensi dan kapasitas.
“Akreditasi menjadi salah satu syarat bagi BLKLN dan LPK swasta yang melatih para calon PMI,” tutur Lolynda.
Dikatakan, dari 1.200 BLKLN dan LPK anggota AP2TKI di Indonesia, sebagian besar telah terakreditasi. Ada juga yang masa berlaku akreditasinya telah habis. Lalu, ada BLKLN dan LPK yang baru didirikan.
“Semuanya wajib memiliki akreditasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, penempatan pekerja migran khususnya pembantu rumah tangga dimoratorium selama lebih dari sepuluh tahun dan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Saat kebijakan moratorium tersebut, kata dia, sebagian besar BLKLN dan LPK tidak beroperasi hingga masa berlaku akreditasinya juga habis.
Namun kini situasi penempatan PMI sudah mulai bergeliat kembali. Hal itu dibuktikan dengan dibukanya penempatan PMI ke Arab Saudi melalui program uji coba skema one chanel system dan penempatan ke Kawasan Asia Pasifik, serta adanya perluasan penempatan PMI ke berbagai negara lainnya di dunia.
“Kondisi ini membuat BLKLN dan LPK bangkit kembali dan untuk itu mereka memerlukan akreditasi karena pegangan BLKLN dan LPK adalah akreditasi,” pungkas Lolynda.
AP2TKI sendiri, lanjut dia, mewajibkan anggotanya untuk mengakreditasi BLK. Sebab, BLKLN juga berfungsi sebagai tempat uji kompetensi (TUK).
“Syarat untuk melaksanakan TUK, BLKLN itu harus terakreditasi,” pungkasnya.
Sebelum mendapatkan akreditasi dan telah terpenuhinya persyaratan seperti sarana dan prasarana, instruktur yang handal, BLKLN dan LPK harus diberi Bimtek terlebih dahulu.
Peserta Bimtek angkatan pertama ini adalah para pemilik dan pengelola BLKLN dan LPK swasta. Diharapkan mereka memahami proses dan manajemen yang output-nya adalah melahirkan para pekerja migran yang kompeten.
Lolynda mengungkapkan, pihaknya menargetkan zero pemulangan PMI yang ditempatkan di luar negeri. Ditargetkan pula seluruh BLKLN dan LPK anggota AP2TKI terakreditasi.
 atau Suster Misi Abdi Roh Kudus sudah mendirikan BLK.){kind=link}