Ruteng, Ekorantt.com – Wakil Sekretaris Jenderal (Sejken) DPP Golkar Sebastian Salang mengkritik keputusan DPD I Golkar Provinsi NTT dalam Pilgub 2024.
Menurut Salang, DPD I Golkar NTT menutup pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke partai berlambang beringin itu.
Padahal, kata dia, keputusan rapat pimpinan daerah (Rapimda) menyatakan, “Golkar mesti terbuka dan menerima semua pendaftaran bakal calon gubernur maupun wakil gubernur NTT.”
Namun anehnya, lanjut Salang, Ketua DPD I Golkar NTT Melki laka Lena malah membuat keputusan sendiri dengan menutup pintu bagi calon lain.
Ia menilai Laka Lena membangkang dan mengabaikan keputusan Rapimda Golkar.
“Ia (Melki Laka Lena) mengubah keputusan lalu menyatakan dirinya sendirilah yang hanya direkomendasikan maju melalui Partai Golkar sebagai calon gubernur,” ujar bakal calon wakil gubernur NTT yang berpasangan dengan Orias Petrus Moedak itu saat mendaftar di DPD Partai Demokrat NTT pada Selasa, 14 Mei 2024 kemarin.
Salang memutuskan untuk tidak mendaftar di Partai Golkar kendati ia sendiri juga merupakan kader partai beringin.
Meski begitu, ia mengaku tidak akan gentar. Pertarungan masih terbuka dan segala kemungkinan bisa terjadi.
“Politik itu seni dari segala kemungkinan. Waktu masih panjang. Kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi,” katanya.
Salang bersama Orias mendaftar ke partai lain karena Golkar tidak bisa mengusung calon gubernur atau wakil gubernur sendiri. Partai politik mesti berkoalisi.
Laka Lena irit bicara soal pernyataan Salang. Ia mengarahkan Ekora NTT untuk mengonfirmasi ke Wakil Sekjend Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Wilayah Bali, NTB, dan NTT Herman Hayong dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar NTT, Fransiskus Sarong.
“Silakan ke DPP PG (Partai Golkar) atau Bappilu NTT lebih obyektif,” katanya ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya, Rabu, 15 Mei 2024.
Golkar Telah Siapkan Laka Lena
Golkar NTT memilih tidak membuka pendaftaran bakal calon gubernur dengan sejumlah alasan, salah satunya adalah Golkar menyiapkan Laka Lena untuk maju calon gubernur.
“Golkar NTT memiliki kader utama yang siap mengikuti Pilgub. Kader dimaksud adalah Ketua Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena,” kata Sarong.
Ia mengklaim Golkar NTT hingga tingkat DPP sudah mengetahui dan mengakui bahwa Laka Lena adalah kader yang telah sungguh berkeringat, bahkan berdarah-darah mengurus Partai Golkar.
Di tangan Laka Lena, kata Sarong, Golkar NTT pada pemilihan legislatif Februari 2024 berhasil mengirimkan tiga wakilnya ke Senayan.
“Pada kesempatan Rakorda Partai Golkar NTT di Kupang sekira dua tahun lalu, 22 DPD II Partai Golkar kabupaten/kota se-NTT telah menyatukan dukungan tunggal bagi Melki Laka Lena sebagai calon gubernur NTT,” tegas Sarong.
Sejauh pengetahuan Sarong, Laka Lena sebagai bakal calon gubernur NTT adalah kandidat tunggal penerima surat perintah khusus dari Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto untuk memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada Februari 2024 lalu dan memenangkan pilkada pada November 2024.
“Inilah beberapa alasan Golkar tidak membuka pendaftaran Cagub. Sebaliknya, tentu saja akan dianggap sebagai pembohongan jika pendaftaran cagub tetap dibuka,” terang Sarong.
Di lingkungan Partai Golkar NTT, kata dia, kebijakan tidak membuka pendaftaran cakakada atau cawakada tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga pada tingkat kabupaten.
“Tercatat sejumlah kabupaten/kota dengan keputusan yang sama karena telah memiliki kader utama yang siap bertarung di pilkada,” ucapnya.
“Kabupaten/kota dimaksud adalah DPD II Golkar Kota Kupang, TTS, Belu Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, Lembata Sabu Raijua, dan Rote Ndao,” sambungnya.
Rekrutmen Cakada Sudah Dilakukan sebelum Pemilu
Sementara Hayong berkata, di DPP Golkar tidak ada satu pun aturan organisasi atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mewajibkan DPD Golkar Provinsi untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah.
Sebab, fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen kader secara berjenjang untuk dipersiapkan menduduki jabatan kekuasaan tertentu dalam kehidupan berbangsa, kata Hayong.
Rekrutmen calon kepala daerah, ujar dia, sudah dilakukan satu tahun sebelum pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden digelar.
Dari sekian nama yang masuk, DPP maupun pengurus secara berjenjang melakukan evaluasi yang berujung pada pemberian surat tugas oleh DPP Partai Golkar menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Setelah Pilpres dan Pileg kami melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Hayong bilang, evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme rapat kerja daerah (Rakerda) maupun rapat pleno di setiap tingkatan sesuai amanat AD dan ART Partai Golkar.
“Jika ada kader apalagi pengurus DPP yang berkeinginan maju menjadi calon kepala daerah, maka bisa mengikuti saja mekanisme rekrutmen dari tingkat kabupaten/kota, atau bisa saja datang ke DPP menemui saya selaku Wakil Sekjend Bidang Pemenangan Pemilu DPP Wilayah Bali, NTB dan NTT agar bisa masukan namanya untuk disurvei,” jelasnya.
Hayong mengemukakan bahwa saat ini DPP masih menunggu hasil survei di semua daerah.
Sangat tidak beralasan jika ada yang mengatakan Laka Lena membuat Partai Golkar menjadi tertutup dan melanggar aturan, katanya.
“Mungkin yang bersangkutan kurung komunikasi dengan teman-teman di daerah dan kita yang ada di DPP,” tutup Hayong.
