Maumere, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan empat terobosan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera mengatakan, pemerintah secara resmi telah meluncurkan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2024.
“Saya mengajak seluruh ASN dan pemerintah desa untuk melakukan pembayaran PBB, baik itu tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya,” kata Alfin Parera usai memimpin upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada Senin, 2 Mei 2024 di Kantor Bupati Sikka.
Setelah itu, di-launching website Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Alfin berharap masyarakat bisa mengaksesnya sehingga seluruh wajib pajak dapat mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayar, termasuk tunggakan pajak tahun sebelumnya.
Pemerintah juga telah me-launching mobil pelayanan pajak keliling. Mobil ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mempercepat proses pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya.
Selanjutnya launching voucher parkir retribusi di tepi jalan demi meminimalisir tingkat kebocoran retribusi parkir di tepi jalan umum.
“Kami seluruh ASN sudah bersepakat bersama-sama dengan tulus hati yang ikhlas untuk membayar dengan sukarela dapat mengambil bagian dalam meningkatkan PAD khususnya retribusi parkir di tepi jalan.”
Harga voucer Rp2000 untuk kendaraan roda dua, Rp4000 untuk roda empat, dan Rp5000 untuk roda enam dan truk. Voucher parkir dapat dibeli di dinas perhubungan dengan sistem pembayaran melalui aplikasi.
“Pembayaran melalui aplikasi sehingga secara real time penerimaan dari retribusi parkir di tepi jalan kita bisa mengetahui secara pasti di setiap tempat parkir,” kata Alfin.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, Yoseph Benyamin menjelaskan, berkaitan dengan PBB, Penjabat Bupati telah meminta ASN sebagai agen pembaharuan untuk segera melunasi pajak dengan cara memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari yang bersangkutan.
“Ini sudah mulai jalan di tahun 2023, tunggakan keuangan sudah terurai dan untuk tahun 2024 SPPT-nya telah diterbitkan akan dilakukan tindakan, dan sudah ada kesempatan seluruh ASN akan dipotong dari TPP yang akan cair pada bulan Maret nanti,” jelas Benyamin.
Kata Benyamin, pihaknya diberi kewenangan untuk mengkoordinasi pembayaran voucher parkir di tepi jalan umum.
“Maka seluruh ASN diwajibkan untuk membeli voucer parkir baik kendaraan roda dua maupun roda empat minimal 15 voucher bagi yang memiliki kendaraan sehingga tersentral,” pungkas Benyamin.
