Bali, Ekorantt.com– Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake mengakui hingga kini NTT sedang menghadapi permasalahan ketersediaan air bersih.
Ia mencontohkan, PDAM Kota Kupang memiliki cakupan pelayanan sangat minim yakni hanya 11,09 persen dan Kabupaten Kupang 18,64 persen.
Permasalahan lain yang dihadapi, ungkap Ayodhia, adalah dalam pengelolaan limbah air.
Hal ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan lahan untuk pengelolaan limbah air, air bersih yang belum dikelola secara maksimal, kondisi geografis yang menyebabkan sulitnya proses pemasokan air bersih dan terbatasnya anggaran operasional dan perawatan.
Ia menambahkan, Provinsi NTT terdiri dari 609 pulau dengan populasi 5,7 juta orang.
NTT juga masuk dalam kategori iklim semi-arid di mana rata-rata musim hujan hanya selama tiga hingga empat bulan per tahun.
“Rata-rata curah hujan adalah 1.523 mm/tahun dengan Kabupaten Lembata menjadi daerah dengan curah hujan terendah yakni 616 mm/tahun dan Manggarai sebagai Kabupaten dengan curah hujan tertinggi yakni 4,060mm/tahun,” urai Ayodhia saat menjadi narasumber pada diskusi panel Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 di Taman Japun Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) Nusa Dua, Bali pada Rabu, 22 Mei 2024.
Diskusi panel tersebut bertajuk Indonesian Pavilion, ‘Sinergy in Green Infrastructure Initiative: Sustainable Financing within Water for Humans and Nature’.
Padahal menurut dia, air memiliki peranan yang penting di Provinsi NTT. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, juga bermanfaat dalam berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pariwisata.
“Namun, persentase akses kebutuhan air bersih di NTT saat ini masih berada pada urutan keempat terendah dari 34 provinsi di Indonesia sesuai data dari Kementerian Kesehatan tahun 2022,” urai
Ayodhia.
Masuk Program GII
Menyadari pentingnya akan ketersediaan air bersih, pada November 2021 Pemerintah Provinsi NTT turut berpartisipasi pada program Green Infrastructure Initiative (GII) yang kemudian diresmikan saat pertemuan kedua Steering Committee GII pada 10 Februari 2022 lalu.
Ayodhia mengungkapkan, workshop GII yang pertama di NTT telah dilaksanakan pada 18 November 2022 di Labuan Bajo untuk membahas program kerja sama. Saat itu turut mengundang kementerian dan organisasi terkait.
“Disusul pembentukan tim GII Provinsi NTT pada 25 November 2022 serta pertemuan PTF dan NTF yang telah terselenggara pada tanggal 1 Februari 2024 di kantor Kemenko Marves,” paparnya.
Menurut Ayodhia, program GII kini berada pada status sedang berjalan meliputi tiga sektor yaitu penyediaan air, pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah.
Program GII dilaksanakan pada sejumlah daerah di NTT yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat.
“Scoping mission (misi lingkungan) akan menentukan usulan GII di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertujuan untuk melakukan kajian awal terkait kondisi terkini di NTT pada sektor pengelolaan air limbah, dan penyediaan air, ketersediaan dan status lahan, pengawasan dan dampak emisi gas rumah kaca,” jelas Ayodhia.
