Ruteng, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai menonaktifkan sekitar 249 tenaga kesehatan yang bestatus kontrak alias non ASN pada April 2024 lalu.
Beberapa bulan kemudian, pemerintah memanggil kembali mereka untuk melakukan tanda tangan Surat Perjanjian Kerja (SPK) baru, yang aktif sejak 1 Oktober-Desember 2024.
Namun hal itu tidak berlaku untuk Elias Ndala, 38 tahun, yang bekerja di Puskesmas Wae Codi. Setelah dipecat, dia tidak dipanggil kembali.
Pertengahan September lalu, Elias mendapat kabar dari Kadis Kesehatan Manggarai, Bertolomeus Hermapon melalui pesan WhatsApp, terkait dirinya tidak dipanggil kembali.
“Beliau (kadis) mengatakan selamat sore Pa Elias, dengan ini saya informasikan bahwa Pak Elias tidak direkomendasikan oleh Bupati Manggarai untuk perpanjangan kontrak kerja,” kata Elias meniru isi pesan yang dikirim Bertolomeus.
Elias yang merasa tidak terima dengan keputusan itu, langsung bertanya kepada Bertolomeus alasan bupati tidak merekomendasinya.
“Dia (kadis) bilang alasannya saya tidak tahu daripada saya mengarang-ngarang karena itu adalah keputusan bupati,” balas Bertolomeus.
Terhadap keputusan itu, kata Elias, “saya rasa sangat kecewa. Saya sendiri yang tidak diperpanjang.”
Dia menduga, dirinya tidak dipanggil kembali karena paling getol dalam menuntut hak para tenaga kesehatan pada Maret lalu.
“Kami waktu itu rapat dengar pendapat dengan DPRD, bukan demonstrasi,” terangnya. Para tenaga kesehatan juga berhak untuk menuntut haknya.
“Kalau memang bupati punya niat baik hatinya baik, kenapa kami yang 249 tidak rekrut semua. Apakah ini karena politik saya juga tidak tahu.”
Baca Juga: Bupati Manggarai Larang Berdemonstrasi, Bersikeras Tetap Pecat 249 Nakes karena Dinilai Tidak Loyal
Kepada Ekora NTT, Hermapon bilang tidak bisa menyampaikan alasan, kenapa ada tenaga kesehatan yang tidak dipanggil untuk bekerja kembali.
“Ada yang tidak diperpanjang tapi itu ada keputusan tersendiri dari pak bupati,” katanya.
Kebijakan Bupati Herybertus G. L. Nabit memecat para nakes kala itu memang dilakukan setelah ratusan nakes menggelar aksi damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai.
Mereka meminta pemerintah setempat segera menerbitkan surat perjanjian kerja (SPK) tahun 2024. Permintaan itu dilakukan karena tenaga honorer kesehatan mengeluh dengan penerbitan SPK yang terlambat.
“Yang penting kalau sudah kerja, kerja baik-baik. Kalau sudah punya kerja jangan demo ke mana-mana lagi, terutama yang kerja di sektor pemerintahan,” kata Nabit dalam Musrenbangkab RKPD dan Rembuk Stunting di Aula MCC Ruteng pada Jumat, 19 April 2024.
Dia mengingatkan para pimpinan perangkat daerah agar selalu menegakkan disiplin. Kata dia, semua boleh berpendapat, namun tidak untuk melakukan demonstrasi.
“Tidak ada ruang untuk itu,” imbuhnya.
Menurutnya, ketika orang sudah masuk dalam sistem atau organisasi maka haknya akan dibatasi oleh kewajibannya dalam organisasi itu.
“Ini bukan soal kebebasan berpendapat,” terangnya.
Terancam Tidak Ikut Seleksi PPPK
Harapan Elias sempat merekah setelah adanya pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia berinisiatif untuk mendaftarkan diri.
Sayangnya, Elias terancam tak bisa ikut seleksi karena terkendala dengan surat keterangan pengalaman bekerja dan surat keterangan aktif bekerja.
Elias mengatakan, Kepala Puskesmas Wae Codi tidak mau membubuhi tanda tangan pada kedua surat keterangan tersebut.
Saat Elias mengonfirmasikan hal ini, “Kapusnya bilang, baik Pa Elias nanti saya komunikasi dulu dengan Pa Kadis.”
Sang Kapus kemudian menghubunginya lagi bahwa dirinya tak bisa menandatangani surat keterangan aktif bekerja, karena “suratnya bagi yang aktif saja untuk mengurus berkas PPPK.”
“Sementara saya sudah ada dalam database. Karena di surat itu juga sudah ditentukan yang sudah terdaftar di database,” jawab Elias kepada sang Kapus.
“Itu perintah dari Pa Kadisnya, itu tidak mengizinkan saya untuk tanda tangan,” kata Elias meniru balasan sang Kapus.
Dia bilang, dirinya hanya butuh surat aktif bekerja selama tiga bulan sejak Januari sampai Maret 2024.
“Saya hanya tuntut keaktifan kembali dalam artian sukarela. Yang penting saya ikut tes PPPK.”
Ekora NTT berusaha menghubungi Kapus Wae Codi namun belum ada tanggapan darinya.
Bunuh Masa Depan
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Largus Nala menilai kepala dinas kesehatan dan kepala puskesmas Wae Codi sedang membunuh karier dan masa depan Elias Ndala.
Elias Ndala, kata Nala, telah berjasa bagi dunia kesehatan di Manggarai, terutama kontribusinya bagi masyarakat Cibal Barat, tempat Elias bertugas sebelum dipecat.
“Jangan karena satu hal yang dianggap kesalahan lalu diberi sanksi yang tidak manusiawi,” kata Nala kepada Ekora NTT, Jumat, 11 Oktober 2024.
Kata dia, Elias bukanlah seorang penjahat atau pelaku kriminal yang telah dipidana dengan putusan hukum tetap oleh pengadilan.
Akan tetapi, “dia adalah bagian dari orang yang berkontribusi dalam membangun daerah ini di dunia kesehatan.”
Dengan demikian, Nala meminta Kadis Kesehatan Kabupaten Manggarai dan Puskesmas Wae Codi untuk memberikan rekomendasi pengalaman kerja serta surat aktif bekerja kepada Elias. Nantinya, surat itu merupakan syarat untuk bisa mengikuti tes PPPK.
“Pemecatan yang dilakukan bupati (Hery Nabit) sebelumnya seperti membunuh nasib Elias,” kata dia.
Dia pun meminta Kapus Wae Codi agar tidak ikut andil bagian dalam membunuh karier, masa depan, dan berupaya memiskinkan Elias seperti yang dilakukan Bupati Hery Nabit.
Nala berkata, Elias adalah bagian dari generasi muda Manggarai. Masa depan daerah ini ada di tangan generasi muda. Sementara kekuasaan bupati tidak langgeng, jabatan kadis atau kapus pun Cuma sebentar.
“Maka dalam kesempatan yang singkat jadilah pemimpin yang bijaksana. Kadis dan kapus gunakan sedikit nilai kebaikan dalam diri untuk tidak memotong nasib orang lain,” tandasnya.
“Saya sudah menghubungi kadis dan kapus agar memiliki niat baik untuk memberikan rekomendasi yang dimaksud,” tutupnya.
