Mbay, Ekorantt.com – Komisi IV DPRD NTT akan mengkaji kembali dokumen pengelolaan dan asas manfaat proyek strategis nasional (PSN) Waduk Mbay, terutama bagi masyarakat yang terdampak dan wilayah irisan dari proyek itu.
“Master plan sudah dipelajari, kami sudah lihat. Memang sinergi dengan kewenangan provinsi dan untuk pengelolaan dan asas pemanfaatan waduk perlu dikaji kembali,” ujar Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris Lali Wolo saat kunjungan kerja dan reses di Desa Persiapan Pigapora, Kecamatan Nangaroro, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Patris menegaskan upaya peninjauan ulang dokumen dilakukan agar dampak pembangunan Waduk Mbay tidak seperti yang dirasakan warga sekitar Waduk Napun Gete di Maumere, Kabupaten Sikka.
Ia menyatakan sejak Waduk Napun Gete diresmikan Joko Widodo, masyarakat di sekitar belum mendapatkan manfaat sama sekali.
“Warga di sana teriak terus karena waduk belum dipergunakan dan belum memberi dampak kepada masyarakat,” kata Patris.
“Ini pengalaman dan tidak boleh terjadi lagi,” tambah dia.
Ia mengatakan kerelaan masyarakat untuk melepaskan tanah untuk keperluan mega proyek merupakan bagian dari dukungan terhadap pembangunan di daerah.
Dengan demikian, pemerintah seharusnya memberi jaminan kesediaan dan layanan air untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Patris menambahkan bahwa kajian dokumen untuk pemenuhan program buah tropis yang akan disalurkan kepada masyarakat petani di sekitar waduk.
Lahan-lahan irisan, termasuk di kawasan hutan produksi dapat digunakan untuk menanam buah-buahan demi meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Anakan buah tropis tindak lanjut dengan pemanfaatan waduk,” ujar dia.
Untuk diketahui, Waduk Mbay terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Dilansir dalam situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum, bendungan tersebut berkapasitas 51,7 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 499,5 hektare.
Proses pembangunan waduk direncanakan akan rampung pada 2025 mendatang.
