Bajawa, Ekorantt.com – Calon bupati dan wakil bupati Ngada, Andreas Paru dan Moses Jala atau paket AP-MJ mengatakan pinjaman daerah menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan Andreas saat debat kedua yang berlangsung di Aula MBC Kota Bajawa, Selasa, 5 November 2024.
Dana transfer pusat, kata dia, sudah diatur sesuai porsinya yakni untuk instansi yang mengurus urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
“Oleh karena itu AP-MJ berkomitmen untuk mencari solusi lain, skema lain dalam rangka meningkatkan belanja daerah, yang pertama adalah skema pinjaman,” ujarnya.
Menurut Andreas, pinjaman daerah yang pernah dilakukannya yakni untuk membelanjakan 61 kegiatan di Kabupaten Ngada. Beberapa di antaranya dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit baru, pemberdayaan petani, nelayan, dan lain-lain.
“Skema pinjaman ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan anggaran fiskal daerah,” ungkapnya.
Selain itu, politisi Golkar ini mengatakan solusi lain dengan melakukan penataan aset milik pemerintah baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
“Apalagi sejumlah aset berada di tempat strategis, ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan anggaran,” imbuhnya.
Pemanfaatan aset, menurut Andreas, pernah dilakukannya dengan menggandeng Alfamart. Kemudian dengan Bank NTT dengan sistem inbreng. Transaksi inbreng merupakan penyertaan modal dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata diterima oleh sebuah perseroan terbatas.
Kemudian aset bergerak salah satunya pemanfaatan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dengan memanfaatkan alat berat maka tentu saja berdampak pada efisiensi APBD belasan miliar.
“Yang terakhir menggandeng semua pihak ketiga termaksud LSM yang bisa memberi bantuan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, calon bupati Ngada Raymundus Bena mengatakan, anggaran yang datang dari pemerintah pusat tidak semuanya diatur sesuai yang disampaikan.
“Tidak semua anggaran dari pusat itu diatur, ada yang sudah diatur dan ada yang tidak atur. Nah, yang tidak diatur ini menjadi kewenangan bupati dan wakil bupati berserta DPRD untuk melakukan diskusi dan pembahasan,” tegasnya.
Dalam pengelolaan pemerintahan setiap proses harus bisa menghargai antarlembaga baik eksekutif maupun legislatif.
Calon wakil bupati paket Murni, Bernadinus Dhey Ngebu mengatakan dalam politik anggaran harus tepat, terarah, dan berkeadilan.
“Ini harus menjadi spirit utama,” kata Bernadinus singkat.
