Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyelesaikan keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan guru agama di Kota Kupang.
“Kami sudah bayar keterlambatan TPG bagi guru-guru. Semua sudah selesai,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Antonius Nggaa Rua kepada Ekora NTT di Kupang pada Rabu, 12 Februari 2025.
Antonius mengatakan, keterlambatan pembayaran TPG bagi guru agama di Kota Kupang tidak akan terjadi di tahun 2025.
Pasalnya, Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran untuk membayar guru-guru PNS maupun guru-guru non PNS.
“Untuk anggaran di 2025 tidak ada kendala, tidak ada problem. Semua anggaran tersedia untuk guru yang ada,” jelasnya.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Islam, Kanwil Agama Provinsi NTT, KH Pua Monto Umbu Nay.
“Kalau yang belum terbayarkan kemarin itu sudah tuntas semuanya,” katanya.
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran TPG karena ada perubahan masa transisi dalam belanja pegawai termasuk tunjangan berada di eselon masing-masing agama.
Namun di 2024 belanja pegawai untuk semua guru agama ada di sekretariat jenderal.
“Jadi kami yang di unit-unit teknis sudah tidak urus itu lagi,” terangnya.
Anggota DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus mengapresiasi pemerintah ang telah merealisasi keterlambatan pembayaran tunjangan guru agama di Kota Kupang.
Pasalnya, Fraksi PKB menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini, bahkan telah diangkat dalam pendapat akhir fraksi pada paripurna.
Dirinya berharap pembayaran tunjangan bagi guru agama di Kota Kupang dan di seluruh NTT tidak mengalami keterlambatan lagi.
Tertundanya pembayaran TPG guru agama di Kota Kupang jadi perhatian PGRI Kota Kupang. PGRI bahkan mendampingi para guru bertemu dengan Kepala Kantor Agama Kota Kupang dan Kanwil Agama Provinsi NTT.
Wakil Ketua PGRI Kota Kupang, Semy Ndolu mengatakan, perjuangan bersama menuntut pembayaran TPG para guru agama akhirnya terjawab.
“Kami berterima kasih karena pemenuhan hak-hak guru ini bisa terpenuhi,” ujarnya.
“Harapannya di tahun 2025 anggaran dihitung secara baik agar tidak terjadi pagi minus di kementerian agama,” tutupnya.