Ruteng, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Manggarai di bawah kepemimpinan Bupati Herybertus G. L. Nabit bersama Wakil Bupati Fabianus Abu siap melaksanakan sejumlah program percepatan (quick win) dalam waktu 100 hari kerja pertama.
Beberapa program hasil terbaik itu mencakup tiga sektor, yakni sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Pada sektor sosial, salah satunya adalah penanganan sampah dan penerangan jalan.
“Nanti penerangan jalan dalam perkotaan, juga ibu kota kecamatan,” kata Nabit kepada Ekora NTT, Kamis, 6 Maret 2025.
Selain itu, pemerintah melakukan pengendalian pergaulan remaja. Banyak anak SMP dan SMA yang tinggal di asrama. Ada pula yang tinggal di rumah-rumah penduduk.
Sejauh pengetahuannya selama ini, ada banyak masalah yang mengintai para remaja, yang dampaknya tidak hanya kehidupan sosial, tetapi juga berpengaruh pada prestasi belajar mereka di sekolah.
Kemudian, pemerintah akan meningkatkan kemampuan numerasi siswa di sekolah melalui metode Gasing (gampang, asyik, menyenangkan).
“Kita akan kerja sama dengan Yayasan Profesor Surya untuk pelatihan matematika dengan metode Gasing,” ujar Nabit merujuk sebuah yayasan yang didirikan Prof. Yohanes Surya, berbasis di Tangerang, Banten.
“Terus deteksi dini pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis (TBC),” sebutnya.
Nabit melanjutkan, di sektor ekonominya, pihaknya berkomitmen menata Pasar Inpres dan pemanfaatan Pasar Rakyat Puni. Kedua pasar ini merupakan pasar tradisional yang berada di kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai.
“Pasar Inpres itu kan harus dibuat lebih rapi lagi baik stannya, jalan masuk dan lain sebagainya. Terus Pasar Puni perlu dilakukan sosialisasi lebih gencar sehingga masyarakat bisa berbelanja di sana,” jelasnya.
Selanjutnya, menurut dia, akan menata parkir dalam Kota Ruteng.
Kemudian, pemerintah juga melakukan pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi hortikultura baru di Wae Naong, Kecamatan Cibal.
Bupati Nabit tidak menyebutkan secara rinci jenis ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah itu.
“Melakukan perubahan itu anggarannya sudah ada di APBD induk. Kita akan laksanakan dalam waktu dekat sebagai respons dan dukungan kita terhadap isu ketahanan pangan dari presiden (Prabowo Subianto),” sebutnya.
Selain itu akan melakukan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam rantai pasok hortikultura untuk dapur MBG.
“Kita akan hubungkan dengan kebutuhan hasil mereka seperti hortikultura dihubungkan dengan dapur makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Pemerintah juga akan mengoptimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sejauh ini, kata dia, banyak aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan, baik aset bangunan maupun lahan “yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik.”
Optimalisasi pemanfaatan aset ini, termasuk aset-aset dalam kota yang sudah dimanfaatkan namun pola sewanya tidak sesuai dengan aturan.
“Tidak optimal dalam pengertian bahwa kita sudah menyewakan ke satu orang, kemudian dia menyewakan lagi kepada orang lain. Kita kan tidak menginginkan itu,” pungkasnya.
Sementara sektor tata kelola pemerintahannya, akan melakukan penataan birokrasi dan pelayanan publik.
“Kemudian akan launching gerakan inovasi daerah untuk efisiensi dan akselerasi layanan publik (gerakan ideal),” tuturnya.
Program-program tersebut diklaim cepat dan program terbaik yang memberikan hasil cepat.
“Tentu ini berdasarkan prioritas,” tutupnya.
