Ruteng, Ekorantt.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Aleksius Armanjaya, menilai program percepatan (quick win) yang dijalankan Bupati Herybertus G. L. Nabit dan Wakil Bupati Fabianus Abu pada 100 hari kerja pertama tidak lebih dari hal-hal biasa.
Kendati ia sependapat dengan beberapa program, terdapat sejumlah program juga yang dikritik Aleksius.
“Kalau saya lihat hampir semuanya biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa menurut saya,” ujarnya kepada Ekora NTT, Kamis, 6 Maret 2025.
Soal penerangan jalan dan sampah, bagi dia, pemerintah hanya berpikir tentang Langke Rembong yang merupakan pusat ibu kota kabupaten. Sementara program ini tidak menyentuh ke desa-desa.
“Kita akan tunggu. Misalkan saat ini fasilitas lampu jalan di ibu kota kecamatan sudah siap untuk disediakan oleh Pemda, karena setahu saya belum ada itu lampu-lampu jalan di ibu kota kecamatan,” tegasnya.
Aleksius juga meminta kepastian data penderita tuberkulosis (TBC), berdasarkan data dari dinas yang menanganinya. Jika jumlahnya tinggi, maka perlu ada upaya serius untuk menurunkannya.
“Kita semua tidak pernah mengerti terkait data pemerintah untuk semua jenis penyakit di Manggarai. Apakah TBC ini paling tinggi, misalnya, sehingga perlu diintervensi dalam jangka 100 hari untuk dikurangi?” tanya Leksi, sapaan akrab Aleksius.
Dia mengklaim pemerintah belum terbukanya mengenai data penyakit tersebut.
“Tapi sebagai program 100 hari saya bilang oke-oke saja. Silakan! Tapi kan perlu untuk mendekati hal yang lebih substansial,” jelas Leksi.
Ia mengingatkan agar program 100 hari kerja tidak hanya menjadi seremonial belaka, karena masih banyak hal lain yang perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah.
Baginya, masalah yang mesti diperhatikan sekarang adalah penyakit pisang berdarah. Para petani masih menunggu langkah konkret pemerintah untuk menanganinya.
“Penyakit pisang tidak pernah di-handle. Orang tidak pernah tahu bagaimana tindakan pemerintah terhadap penyakit yang dialami oleh petani pisang untuk kebun-kebun pisangnya,” tuturnya.
Menurut Leksi, selama masa kepemimpinan Hery Nabit, tidak ada informasi yang jelas mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semua permasalahan yang dialami petani masih belum mendapat perhatian.
“Itu yang riil dialami oleh petani, orang tidak bisa menjual pisang selalu mengharapkan pisang dari mana sekarang,” tambahnya.
Leksi juga memberikan masukan soal penataan pasar yang dimasukkan dalam program 100 hari kerja.
Pemerintah, kata dia, memastikan para pedagang harus mengisi los yang sudah disediakan pemerintah, sehingga tidak ada yang dijadikan ‘pedagang liar’.
Leksi mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan konsep supply chain management (SCM), yaitu pengelolaan aliran barang mulai dari bahan baku hingga sampai ke konsumen.
Dalam konsep ini, pemerintah harus memikirkan siapa yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang, sehingga dapat membentuk sistem ekonomi yang efisien.
Kabupaten Manggarai di bawah kepemimpinan Hery Nabit bersama Fabi Abu siap melaksanakan sejumlah program percepatan (quick win) dalam waktu 100 hari kerja pertama.
Beberapa program hasil terbaik itu mencakup tiga sektor, yakni sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Pada sektor sosial, salah satunya adalah penanganan sampah dan penerangan jalan.
“Nanti penerangan jalan dalam perkotaan, juga ibu kota kecamatan,” kata Nabit kepada Ekora NTT, Kamis, 6 Maret 2025.
Selain itu, pemerintah melakukan pengendalian pergaulan remaja. Banyak anak SMP dan SMA yang tinggal di asrama. Ada pula yang tinggal di rumah-rumah penduduk.
Sejauh pengetahuannya selama ini, ada banyak masalah yang mengintai para remaja, yang dampaknya tidak hanya kehidupan sosial, tetapi juga berpengaruh pada prestasi belajar mereka di sekolah.
Kemudian, pemerintah akan meningkatkan kemampuan numerasi siswa di sekolah melalui metode Gasing (gampang, asyik, menyenangkan).
“Kita akan kerja sama dengan Yayasan Profesor Surya untuk pelatihan matematika dengan metode Gasing,” ujar Nabit merujuk sebuah yayasan yang didirikan Prof. Yohanes Surya, berbasis di Tangerang, Banten.
“Terus deteksi dini pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis (TBC),” sebutnya.
Nabit melanjutkan, di sektor ekonominya, pihaknya berkomitmen menata Pasar Inpres dan pemanfaatan Pasar Rakyat Puni. Kedua pasar ini merupakan pasar tradisional yang berada di kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai.
“Pasar Inpres itu kan harus dibuat lebih rapi lagi baik stannya, jalan masuk dan lain sebagainya. Terus Pasar Puni perlu dilakukan sosialisasi lebih gencar sehingga masyarakat bisa berbelanja di sana,” jelasnya.
Selanjutnya, menurut dia, akan menata parkir dalam Kota Ruteng. Kemudian, pemerintah mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi hortikultura baru di Wae Naong, Kecamatan Cibal.
Bupati Nabit tidak menyebutkan secara rinci jenis ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah itu.
“Melakukan perubahan itu anggarannya sudah ada di APBD induk. Kita akan laksanakan dalam waktu dekat sebagai respons dan dukungan kita terhadap isu ketahanan pangan dari presiden (Prabowo Subianto),” sebutnya.
Selain itu akan melakukan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam rantai pasok hortikultura untuk dapur Makan Bergizi Gratis.
“Kita akan hubungkan dengan kebutuhan hasil mereka seperti hortikultura dihubungkan dengan dapur makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Sejauh ini, kata dia, banyak aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan, baik aset bangunan maupun lahan “yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik.”
“Tidak optimal dalam pengertian bahwa kita sudah menyewakan ke satu orang, kemudian dia menyewakan lagi kepada orang lain. Kita kan tidak menginginkan itu,” pungkasnya.
Di bidang pemerintahan, pemerintah akan menata birokrasi dan pelayanan publik.
“Kemudian akan launching gerakan inovasi daerah untuk efisiensi dan akselerasi layanan publik (gerakan ideal),” tuturnya.
Program-program tersebut diklaim cepat dan program terbaik yang memberikan hasil cepat.
“Tentu ini berdasarkan prioritas,” tutupnya.