Maumere, Ekorantt.com – Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah (Korwas Dikmen) Kabupaten Sikka mengeluhkan kekurangan pengawas, jabatan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah lebih dari dua tahun, kekurangan tenaga administrasi hingga ketiadaan sertifikat tanah sekolah kepada Gubernur NTT, Melki Laka Lena, Rabu malam 2 April 2025 di Rujab Bupati Sikka.
Mikael Maran, Korwas Sikka, mengatakan rasio pengawas Dikmen tidak sebanding jumlah sekolah. Terdapat 52 SMA dan SMK dengan enam pengawas, tapi dua orang segera purna tugas.
Kekurangan pengawas, kata Mikael, semakin menyulitkan pelaksanaan tugas pendidikan di Sikka.
“Kalau ada usulan semoga dimudahkan oleh pak gubernur,” harap Mikael dalam pertemuan dihadiri Bupati dan Wabup Sikka, Juventus Joris Prima Kago, Simon Subandi, Forkompimda, pimpinan DPRD, dan kepala organisasi pemerintahan daerah.
Kunjungan perdana Gubernur NTT ke Sikka bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, Wakil Ketua DPRD NTT, Roby Bapa Tulus, juga Plt Kadis PUPR NTT, Beni Nahak.
Bahkan juga, kata Mikael, empat kepala sekolah dijabat pelaksana tugas (Plt) lebih dari dua tahun, sehingga ia berharap diprioritaskan oleh Gubernur NTT.
“Kami butuh segera untuk proses regenerasi, mutasi dan kepentingan reorganisasi,” harap Mikael.
Dia membeberkan tiga sekolah belum memiliki sertifikat tanah semenjak dibangun yakni SMAN 1 Talibura, SMKN Talibura, dan SMKN 2 Maumere.
“Status (tanah) sampai saat ini belum ada ujungnya,” keluh Mikael.
Mikael tak lupa meminta tenaga administrasi. Korwas Dikmen Sikka menempati eks gedung Kominfo Kabupaten Sikka, berharap alih status aset ini kepada pemerintah provinsi.
Melki Laka Lena menyimak aspirasi disampaikan Mikael. Saat berbicara kepada pengawas dan kepala sekolah, Melki menyanggupi memenuhi semua permintaan Korwas Sikka.
“Terkait pensiun (pengawas), masukan usulan saya segera proses. Cari pengawas yang bagus. Usul kepala sekolah saya proses segera, tapi cari yang bergeraknya mantap. Plt yang sudah dua tahun, kasih masukan saya proses segera,” Melki menegaskan lagi.
Dia menyetujui proses sertifikat untuk tanah beberapa sekolah.
“Saya akan proses sertifikatnya. Tapi jangan ambil jatahnya kabupaten menjadi aset provinsi,” kata Melki.
“Catat kita terima (permintaan). Kebutuhan dua orang tenaga administrasi. Kasih tahu Kadis (Pendidikan dan Kebudayaan Provisni NTT). Kan orangnya ada. Ada yang PNS dan P3K. Tinggal kita kirim. Yang tidak mau kita coret. Kalau kurang orang, kita geser ke sini, bantu di Sikka,” kata Melki disambut tepukan tangan para guru dan pengawas.
Menurut Mikael, terdapat 22 kepala SMA dan 24 SMK dan SLB dengan 1.350 guru di Sikka yang menunjang pelaksaan pendidikan di Provinsi NTT.
Penulis: Eginius Moa