FKKF Jakarta Bongkar Dampak Nyata Proyek Geotermal di Pulau Flores

Jakarta, Ekorantt.com – Forum Komunikasi dan Advokasi Komunitas Flobamora (FKKF) Jakarta kembali bersuara lantang menyoroti dampak serius dari proyek panas bumi (geotermal) di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Ketua Umum FKKF Jakarta, Marsellinus Ado Wawo menyebut proyek-proyek seperti geotermal justru menimbulkan penderitaan jangka panjang bagi masyarakat lokal.

Pembangunan geotermal hanya memperkaya pengusaha dan penguasa.

“Sebaliknya, rakyat hanya menjadi objek pembangunan,” tegas Marsell dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis, 10 April 2025.

Menurutnya, selain seruan kenabian yang disuarakan oleh para Uskup Provinsi Gerejawi Ende, penolakan terhadap proyek geotermal tidak memerlukan ahli.

“Lihatlah fakta di lapangan, kami telah menyimpulkan bahwa proyek geotermal selalu menghadirkan dilema; antara berkat atau kutukan,” kata Marsell.

Ia menerangkan bahwa memang pada dasarnya semua orang butuh listrik. Namun, sumber listrik bukan semata hanya dari panas bumi (geotermal).

Menurutnya, negara bisa mengusahakannya dari sumber lain; seperti angin, sinar matahari, udara, arus laut, bahkan biomassa.

“Kalau soal kebutuhan pangan, tentu tidak bisa tergantikan selain bumi atau tanah. Tidak mungkin alternatifnya tanam di bulan atau mars. Pangan juga menjadi sumber penghasilan. Warga masyarakat bisa jual hasil pangan apa saja,” ujarnya.

Marsell menyebutkan bahwa dengan kondisi geografis dan topografis Flores, yang sebagian besar terdiri dari gunung dan bukit serta terletak di kawasan cincin api (ring of fire), lahan pertanian di daerah tersebut sangat terbatas.

“Oleh karena itu, kita harus memilih mana yang lebih penting: membangun geotermal yang akan mengorbankan banyak lahan dan merusak lingkungan, atau terpesona oleh keberhasilan beberapa proyek panas bumi yang ada,” ujarnya.

Namun, Marsell menegaskan, “Banyak proyek geotermal yang justru berdampak buruk bagi wilayah setempat, salah satunya dengan memicu terjadinya gempa tektonik.”

Marsell menyebut sebuah tulisan dari Romo Stefanus Wolo yang bertugas di Swiss, bahwa di sana ada beberapa proyek geotermal yang ditutup.

Menurutnya, banyak proyek yang berbasis SDA menimbulkan kemalangan bagi masyarakat di sekitarnya, kerusakan lingkungan, pencemaran air minum, sungai, lahan pertanian, perumahan dan pemukiman, tanah terbelah, dan berbagai dampak negatif lainnya hingga korban nyawa.

Marsell menegaskan, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan rumah, sekolah, tempat ibadah, lahan pertanian, pemukiman, dan berbagai kebutuhan lainnya akan semakin meningkat.

“Semuanya memerlukan tanah, karena masyarakat sangat bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidup mereka secara turun-temurun. Tanah adalah segalanya bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Marsell menyoroti bahwa pembangunan geotermal yang dilakukan di radius nol kilometer berisiko merusak kampung adat beserta struktur bangunan adat yang digunakan untuk ritual, yang ikut menjadi korban.

“Selama ini, kita sudah salah arah dalam pembangunan. Kapan negara akan menerapkan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen? Semua sumber daya alam justru hanya memperkaya pengusaha dan penguasa,” kritiknya.

Marsell bahkan menyentil bahwa Bupati, DPR hingga ASN memiliki penghasilan lewat gaji dan tunjangan. Sedangkan rakyat yang sudah kehilangan lahannya, juga akan kehilangan penghasilan dari bumi yang menjadi sandaran hidupnya.

Menurutnya, sangat wajar jika para tokoh agama dan masyarakat awam memperjuangkan penolakan terhadap proyek geotermal, karena hal itu berangkat dari konteks dan kenyataan konkret yang dihadapi oleh masyarakat lokal yang langsung merasakannya.

Marsell menegaskan bahwa jika keadaan ini terus dibiarkan, masyarakat Flores akan kehilangan otoritas dalam menentukan pilihan politik mereka.

“Jika lahan pertanian sudah tidak ada, kita akan tergantung pada Bansos dan BLT, yang kedua-duanya rentan disalurkan melalui Pemilu, membuat masyarakat terperangkap dan hak pilihnya disandera,” ujarnya.

“Dalam kondisi yang dilematis dan cenderung oportunis seperti ini, sebagian besar masyarakat sudah kehilangan otoritas dalam menyuarakan pendapat. Hal ini sangat penting, karena menyangkut kepentingan jangka panjang yang harus diperjuangkan mulai sekarang,” pungkas Marsel.