Maumere, Ekorantt.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sikka mendesak pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Sufriyance Merison Botu—yang akrab disapa Son Botu—dalam Rapat Paripurna V Masa Sidang III DPRD Kabupaten Sikka, Selasa, 10 Juni 2025.
Rapat tersebut membahas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Pengantar Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sikka 2024–2029.
Menurut Fraksi Gerindra, Pemda Sikka perlu menunjukkan kesiapan dalam mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk dengan menjajaki skema pembiayaan bersama (cost sharing) dengan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting terutama untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah swasta yang jumlahnya cukup besar di wilayah Sikka.
“Fokus pada penguatan pendidikan dasar adalah langkah strategis yang sesuai dengan kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” ujar Son Botu.
Ia menekankan, intervensi di sektor pendidikan dasar akan menjadi fondasi kuat dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sebelum dukungan lebih lanjut hadir dari tingkat provinsi maupun pusat untuk pendidikan menengah dan tinggi.
Selain pendidikan, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah sektor penting lainnya.
Di bidang perumahan, mereka menekankan agar janji politik pembangunan rumah layak huni dapat direalisasikan melalui alokasi anggaran yang memadai serta penguatan kerja sama antar lembaga.
“Jangan sampai slogan ‘Maumere Baru’ hanya sekadar menjadi kata-kata indah tanpa wujud nyata di lapangan,” tegas Son Botu.
Di sektor kesehatan, Fraksi Gerindra mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya agar pelayanan publik tidak terus-menerus terganggu oleh masalah yang terjadi secara berulang.
Fraksi ini juga menilai bahwa Rancangan Awal RPJMD 2024–2029 belum sepenuhnya mencerminkan adanya program unggulan yang konkret dan terarah.
Padahal, sekitar 80 persen penduduk Kabupaten Sikka menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Menurut Fraksi Gerindra, sektor-sektor tersebut semestinya menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Penting untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang dilengkapi strategi serta pendekatan yang tepat, agar petani dan nelayan bisa benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan. Ini juga mendukung program ketahanan pangan nasional,” kata Son Botu.
Terkait birokrasi, Fraksi Gerindra menekankan perlunya penerapan prinsip meritokrasi. Jabatan dalam birokrasi daerah, menurut mereka, seharusnya dipegang oleh individu yang kompeten dan memiliki kinerja yang terbukti, bukan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan non-teknis lainnya.
Usulan pemekaran kecamatan dan desa pun menjadi salah satu perhatian utama, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan luas wilayah yang besar seperti Kecamatan Nita, Talibura, Waigete, serta wilayah kepulauan.
Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah segera merespons dan memproses usulan pemekaran yang telah diajukan secara resmi oleh masyarakat desa.
Di bidang infrastruktur, fokus diarahkan pada penataan kota Maumere, sistem drainase, serta ketersediaan air bersih, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses air bersih.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa seluruh program dalam RPJMD seharusnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata hasil duplikasi dari program yang dimiliki pemerintah provinsi atau pusat.
Mereka juga mempertanyakan bagaimana strategi pemerintah dalam menindaklanjuti janji-janji kampanye yang belum tercantum dalam dokumen RPJMD.
“Kami belum melihat adanya strategi maupun indikator yang jelas untuk mewujudkan berbagai program yang telah dijanjikan. Pemerintah perlu bersikap transparan dan realistis,” tutup Son Botu.
 dengan pemerintah pusat.){kind=link}