Ruteng, Ekorantt.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai mulai menyambangi partai politik di daerah itu, dalam rangka keterbukaan ruang komunikasi dan kemitraannya.
Ketua Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah bersama kedua anggotanya, Marselina Lorensia dan Yohanes Manasye mendatangi sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai yang terletak di Nekang, Ruteng pada Rabu, 23 Juli 2025.
Mereka diterima oleh Ketua DPC Partai Demokrat, David Suda bersama sekretarisnya Wili Pu’ung.
“Pasca-Pemilu dan Pilkada, kami butuh masukan dari partai politik. Kami selalu membuka diri terhadap evaluasi, kritik, dan saran untuk perbaikan dalam pengawasan Pemilu selanjutnya,” kata Yohanes Manasye, menjelaskan maksud kedatangannya.
Ruang komunikasi dan kemitraan antara Bawaslu sebagai penyelenggara dengan partai politik sebagai peserta Pemilu, kata John, harus tetap dibangun, meskipun sedang berada pada masa non-tahapan.
Fortunatus Hamsah Manah menambahkan, pelaksanaan pengawasan tak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, masukan partai politik sangat berharga bagi pembenahan pengawasan pemilu selanjutnya.
“Kami butuh banyak masukan dan pikiran kritis dari Partai Demokrat demi perbaikan pengawasan dan peningkatan kualitas demokrasi,” kata Alfan, sapaan akrabnya.
Marselina Lorensia pada kesempatan yang sama juga menyinggung soal partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di daerah itu.
“Partisipasi pemilih menjadi catatan penting bagi kami. Saat pelaksanaan Pemilu cukup tinggi, sedangkan partisipasi dalam Pilkada menurun drastis,” ungkap Selin.
Ia berharap agar mendapatkan catatan kritis terkait rendahnya partisipasi pemilih. Tentunya, partai politik sebagai peserta pemilu juga mengetahui penyebab rendahnya angka partisipasi pemilih.
DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Manggarai sekaligus memberikan sejumlah catatan.
“Secara umum pengawasan Pemilu dan Pilkada sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa catatan yang perlu dibenahi untuk peningkatan kualitas pemilu selanjutnya,” kata David.
Ia mengatakan, tantangan Pemilu saat ini adalah pemilih yang cenderung pragmatis dan modus praktik politik uang yang terus berkembang untuk mencari celah kelemahan peraturan perundang-undangan.
“Orang-orang ‘kan baca Undang-undang, lalu mencari cara, modusnya bagaimana agar praktik bagi-bagi uang itu tidak melanggar undang-undang,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai ini.
Ia berharap peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dengan mengikuti dinamika terkini sehingga pengawasan pemilu berjalan maksimal demi peningkatan kualitas demokrasi.
Sementara terkait partisipasi pemilih, David menyebutkan salah satu penyebabnya adalah relasi, terutama kekerabatan antara pemilih dengan peserta Pemilu atau Pilkada.
Pada saat Pemilu, banyak perantau yang kembali ke daerah asalnya untuk memilih di TPS karena memiliki hubungan kekerabatan dengan calon legislatif. Sedangkan pada saat Pilkada, jangankan perantau, pemilih yang menetap di sekitar TPS saja tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak memiliki kekerabatan dengan calon kepala daerah.
“Saat Pemilu itu perantau rela pulang kampung, rela menunda urusan pribadi karena ada keluarganya yang menjadi calon (legislatif). Saat Pilkada, jangankan yang merantau, yang tinggal di kampung pun, ada pemilih yang lebih utamakan ke sawah, ke kebun, urus ternaknya, daripada ke TPS karena tidak merasa dekat dengan calon kepala daerah,” tuturnya.
Ia mengatakan, partisipasi pemilih yang cenderung menurun menjadi tantangan bersama yang perlu diupayakan solusinya, tidak saja oleh penyelenggara tetapi juga oleh peserta Pemilu.
Ia juga menyoroti kelemahan pengawas Pemilu, terutama Panwas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) pada masa kampanye.
“Masukan bagi Bawaslu, pengawas di Kecamatan dan Desa perlu dibekali, terutama soal etika komunikasi dan pemahaman aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengawas dengan peserta Pemilu saat kampanye,” harapnya.
Senada dengan David, Wili Pu’ung mengatakan pemahaman regulasi kepemiluan sangat penting bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu.
Untuk itu, Wili berharap agar Bawaslu bersama partai politik di tingkat kabupaten selalu memiliki ruang untuk mendiskusikan regulasi kepemiluan.
“Termasuk bila ada kelemahan regulasi, minimal kita bisa memberikan catatan-catatan untuk perbaikan regulasi. Bawaslu Kabupaten bisa menyampaikan catatan-catatan itu ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Demikian juga kami di partai politik bisa sampaikan hal itu ke DPP sebagai masukan untuk perbaikan regulasi di DPR,” tutur Wili.
Bawaslu Kabupaten Manggarai mengapresiasi masukan dan catatan-catatan kritis Partai Demokrat.
“Kami banyak mendapat masukan luar biasa dari Partai Demokrat hari ini sebagai bahan evaluasi sehingga demokrasi ke depan semakin baik,” kata Alfan.
