Ende, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi NTT, akan membongkar lapak-lapak di sempadan Pantai Ndao, Kecamatan Ende Utara. Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 94/KEP/HK/2023 tentang pembongkaran bangunan lapak ikan, kios, warung, bengkel, dan bangunan lain yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang.
“Pembongkaran sebenarnya mulai hari ini, cuma tadi kita ada sibuk nanti kita lihat besok perkembangannya,” kata Kepala Dinas PUPR Ende, Mustaqim Mberu, di Kantor Bupati Ende pada Senin, 4 Agustus 2025.
Rencana pembebasan lahan di sempadan Pantai Ndao, kata Mustaqim, bertujuan menekan risiko bencana abrasi laut yang sewaktu-waktu mengancam wilayah setempat.
Ia mengklaim pemerintah telah melakukan sosialisasi sejak 2022. Sosialisasi itu mengenai keselamatan dan rencana pembebasan lapak serta meminta pedagang segera mengosongkan area sempadan pantai.
“Semua proses sudah kita lalui termasuk dengan sosialisasi. Jadi mereka semua lakukan pembongkaran sendiri, tetapi sampai dengan saat ini mereka tidak lakukan,” kata Mustaqim.
Menurut aturan, wilayah sempadan pantai tidak boleh ada kegiatan apapun, kata Mustaqim. Karena itu, penggunaan sempadan pantai maupun sungai mesti ditertibkan.
“Sempadan pantai dan sungai tidak boleh digunakan, apalagi pemukiman,” tutur dia.
Pemerintah, kata Mustaqim, akan merelokasi pedagang ke Pasar Mbongawani, Potulando, dan Wolowona.
“Untuk kegiatan usaha yang mendukung operasional terminal, kita pindahkan mereka ke Terminal Ndao, sementara yang lain akan dipindahkan ke pasar yang di dalam kota,” tandasnya.
Warga Tolak
Rencana penggusuran lapak di sempadan pantai Ndao menuai penolakan dari masyarakat dan pedagang yang khawatir kehilangan mata pencaharian.
Jumat Abdul, 47 tahun, salah seorang pemilik kios sembako di Ndao pada Senin, 4 Agustus 2025, mengaku keberatan jika harus direlokasi. Ia beralasan, lokasi itu sudah menghidupi keluarga dan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai delapan anaknya yang sedang bersekolah.
“Kalau digusur kami mau ke mana? Kita belum mau direlokasi, di sini tempat kami mencari makan,” ucapnya.
“Saya ini anak delapan orang, sedangkan dua orang sementara kuliah dan yang lainnya masih sekolah SD dan SMP.”
Abdul menuturkan dirinya harus melunasi utang di bank. Ia khawatir bila direlokasi ke tempat lain akan mengurangi pendapatannya. Otomatis, kesulitan untuk membiayai pendidikan anak dan melunasi cicilan utang.
“Kita belum mau direlokasi, soalnya kalau di pasar atau di mana, pendapatan tidak seperti di sini lagi. Kalau di sini enak sampai jam 12 malam pembeli masih ada yang datang,” tuturnya.
Abdul mengaku sempat mengalami depresi setelah menerima surat pemberitahuan pada Jumat, 1 Agustus lalu, bahwa lapak jualannya akan dibongkar.
“Saya dapat surat itu, tidak bisa tidur dua hari dua malam. Saya pikir terus, anak saya bagaimana sudah sekolah dan kuliah,” keluhnya.
Kalau dibongkar untuk penataan ulang secara baik, Abdul mengaku siap untuk direlokasi sementara. Ia tak mau dipindahkan secara permanen dari situ.
Senada dengan Abdul, Leni Aryani, pemilik warung makan dan kios di sekitar Pantai Ndao, enggan meninggalkan lokasi yang sudah menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya.
“Kalau datang gusur kami tidak tinggal diam. Ini lapangan pekerjaan kami. Kami tidak mau keluar dari sini,” kata Leni yang sudah berjualan di situ sejak 2018 lalu.
Len mengusulkan agar lokasi tersebut ditata tanpa memindahkan pedagang. “Kalau memang dibongkar dan kami dipindahkan, kami mau bayar cicilan bank bagaimana?” ujarnya.
Menurutnya, upaya pembebasan lahan di sempadan Pantai Ndao dilakukan secara tebang pilih dan tidak adil. Pemerintah hanya memindahkan 51 pemilik lapak, sementara pemukiman tidak dibongkar.
“Kalau ini area sempadan pantai tetapi kenapa lapak kami pedagang saja yang dibongkar, sedangkan pemukiman warga yang depan SMA Ndao itu tidak,” ujarnya.
“Belum lagi kita omong di wilayah Mbomba, Berai sampai di Nangapanda itu ada pemukiman warga. Kenapa hanya kami pedagang?” tanya Leni.
