Maumere, Ekorantt.com – Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi menyebut sektor ketenagakerjaan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan, mencapai angka 74,35 persen.
Persentase ini sedikit menurun, namun tetap berada pada angka yang tinggi yaitu 73,99 persen pada tahun 2024.
Menurutnya, kenaikan signifikan di tahun 2023 dan angka yang stabil di tahun 2024 mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Sikka aktif berpartisipasi dalam angkatan kerja.
“Hal ini didukung dengan penurunan yang signifikan pada angka pengangguran terbuka dari 4,51 persen pada tahun 2022 kemudian menurun signifkan menjadi 2,62 persen pada tahun 2023 dan 2,33 persen pada tahun 2024,” kata Simon saat membuka kegiatan rapat koordinasi ketenagakerjaan dan transmigrasi tingkat Provinsi NTT tahun 2025 di Capai Resort Maumere, Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia mengatakan, perselisihan hubungan industrial setiap tahun menunjukkan tren penurunan yang baik, dari 45 sengketa di tahun 2020 dan 2021, meningkat sedikit di tahun 2022 menjadi 55 sengketa, namun turun drastis menjadi 15 sengketa di tahun 2024.
“Penurunan ini dapat diindikasikan semakin membaiknya hubungan industrial antara pemberi kerja dan buruh/pekerja di Kabupaten Sikka,” ujar Simon.
Ia menambahkan, di sektor transmigrasi, Kabupaten Sikka memiliki dua Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yaitu UPT Kolit dan UPT Lewomada, keduanya berada di Desa Ojang Kecamatan Talibura.
Berdasarkan data yang ada, tercatat persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan sebesar 4,91 persen pada tahun 2022, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 2,47 persen.
Hal ini menunjukkan kondisi yang masih rendah. Capaian yang kurang dari lima persen ini mengindikasikan bahwa sebagian besar transmigran belum mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengembangkan kapasitas diri dan kemandirian ekonomi di lokasi baru mereka.
Simon menyampaikan harapan agar kondisi ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sikka yang telah digambarkannya dapat menjadi salah satu fokus perhatian dalam rapat koordinasi tersebut.
Ia juga menegaskan, isu ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah.
Simon menyatakan, di tengah tantangan global dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang, berbagai persoalan masih dihadapi, seperti peningkatan angka pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, tantangan dalam penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri, serta masih rendahnya pembinaan dan pemberdayaan warga transmigran yang berdampak pada belum optimalnya kapasitas diri dan kemandirian ekonomi mereka.
Selain itu, infrastruktur ekonomi dan sosial di Unit Permukiman Transmigran juga dinilai belum memadai.
Karena itu, Simon menilai rapat koordinasi tersebut sangat strategis sebagai wadah untuk menyampaikan visi, menyelaraskan program, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-kabupaten/kota di NTT bersama pemerintah provinsi.
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan perlu ketenagakerjaan dan transmigrasi yang kita rancang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat kita, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat kita dan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kabupaten Sikka sendiri terus berupaya memperkuat dan meningkatkan pelatihan tenaga kerja berbasis klaster kompetensi dan pengembangan keterampilan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja dengan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang ada di Kabupaten Sikka.
Menjalin kemitraan dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak.
Di sisi lain upaya mengembangkan dan memberdayakan warga transmigran di UPT Kolit dan UPT Lewomada di Desa Ojang Kecamatan Talibura secara konsisten terus dilakukan di tengah efisiensi anggaran saat ini.
“Saya, atas nama pemerintah dan masyarakat kabupaten sikka mengapresiasi kegiatan rapat ini dan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan rapat koordinasi ini.”
Ia berharap melalui rapat koordinasi ini, semua pihak dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan rencana aksi yang konkret, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya para pekerja dan warga transmigran.
Simon juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT beserta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi se-Provinsi NTT yang telah memilih dan menetapkan Kabupaten Sikka sebagai tuan rumah tahun ini.
Sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi, ia atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Rakor di Nian Sikka Tana Alok, Kabupaten Sikka, yang dikenal sebagai Negeri Nyiur Melambai.
Secara khusus, Simon juga mengucapkan selamat datang di Kota Maumere Manise, yang merupakan pusat sejarah dan peradaban Kabupaten Sikka serta salah satu pusat religiositas masyarakat Flores. Kota ini memiliki nilai sejarah karena pernah dikunjungi oleh Sri Paus Yohanes Paulus II, Pemimpin Tertinggi Umat Katolik Sedunia, pada tahun 1989.
Simon mengungkapkan, menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi ini, dan kehadiran seluruh peserta merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Sikka dan masyarakat setempat.
“Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, saya memberikan gambaran secara garis besar tentang profil Kabupaten Sikka, ” ucapnya.
Kabupaten Sikka terletak di Pulau Flores, memiliki luas wilayah 1.731,91km² atau 173.191ha, berada di antara Kabupaten Ende di sebelah barat dan Kabupaten Flores Timur di sebelah timur. Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 kecamatan, 13 kelurahan, dan 181 desa.
