Ende, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk salah satu kabupaten dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 terendah di Indonesia.
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, penyerapan APBD Kabupaten Ende tercatat hanya sebesar 22,07 persen, berada di posisi kedua terbawah, hanya satu tingkat di atas Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, yang penyerapan anggarannya baru mencapai 19 persen.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, Anselmus Kaise menilai rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh belum adanya realisasi anggaran dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita menemukan adanya sejumlah OPD yang alokasi anggarannya cukup besar, seperti Dinas PU, Dinas Pertanian, dan Dinas P dan K, namun hingga detik ini belum terealisasi,” kata Anselmus kepada Ekora NTT pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Anselmus menjelaskan contoh nyata dari lambannya penyerapan anggaran, seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Beberapa proyek infrastruktur yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih berada pada tahap pelelangan.
Anselmus sudah mengingatkan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, untuk segera merealisasikan seluruh anggaran yang bersifat program kegiatan agar tidak berujung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Ini sudah semester kedua tahun anggaran 2025. Memang kemarin di Paripurna kita sudah sampaikan ke pemerintah dan pemerintah dalam hal ini Bupati sudah menyampaikan bahwa realisasi anggaran akan terjadi pada Agustus, September, dan Oktober. Cuma sebagai DPRD, kita mengingatkan supaya jangan sampai penyerapan anggarannya kecil tahun ini yang berdampak pada Silpa,” ujarnya.
Ansel menambahkan, jika Silpa terjadi, yang dirugikan adalah pemerintah dan masyarakat, karena banyak program yang tidak berjalan. Namun, ia tetap optimistis bahwa dalam empat bulan tersisa, pemerintah dapat merealisasikan semua program kegiatan yang sudah direncanakan.
Ia berharap, di sisa waktu yang ada, pemerintah akan mempercepat eksekusi program-program yang telah direncanakan.
Ansel berkomitmen untuk terus mendorong agar setiap OPD, terutama Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, segera mengeksekusi kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
Sementara itu, Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, menginstruksikan setiap pimpinan OPD untuk segera menginput setiap paket pekerjaan agar penyerapan anggaran meningkat.
“Saya dengar itu realisasi penyerapan anggaran kita sangat rendah, nomor dua dari terakhir, dari seluruh kabupaten di Indonesia. Saya meminta setiap pimpinan OPD untuk segera menyelesaikan paket-paket yang dijalankan manual,” ujar Yosef.
Apabila ada OPD yang belum melakukan penginputan terhadap paket pekerjaan, kata dia, maka gaji pimpinan OPD tersebut akan ditahan.
“Jangan sampai bermalas-malasan, segera di-input. Nah, sebelum gaji dikeluarkan, seluruh OPD harus di-input semua,” terangnya.
Bupati Yosef menambahkan, jika penginputan tidak dilakukan, maka para pejabat yang bersangkutan tidak akan menerima gaji.
“Kalau belum input, jangan harap dapat gaji, tunduk!” kata Yosef menegaskan.
 Kabupaten Ende, Anselmus Kaise menilai rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh belum adanya realisasi anggaran dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).){kind=link}