Kupang, Ekorantt.com – Gabungan organisasi kemahasiswaan Cipayung (PMKRI, GMNI, HMI, PMII) plus FMN menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD NTT pada Senin, 1 September 2025.
Mereka diterima Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, Kapolda NTT, Danrem 161/Wira Sakti, OPD Pemprov NTT, dan tokoh lintas agama.
Massa aksi menyampaikan tuntutan, salah satu adalah menghapus tunjangan DPRD NTT.
Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni mengatakan tunjangan DPRD NTT telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).
“DPR RI dan DPRD itu berbeda. DPRD ada bersama-sama dengan pemerintah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.
Dia menegaskan bahwa DPRD tidak mengatur tentang tunjangan sesuai keinginannya namun telah diatur dalam aturan dari Kemendagri.
“Semua itu diatur oleh regulasi, karena setiap APBD itu dievaluasi Kemendagri. Tapi kalau dibutuhkan evaluasi maka kami akan evaluasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa seluru aspirasi dan tuntutan masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Kami siap dan akan meneruskan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” ujar Melky singkat.
Sebelumnya, Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Yunus Takandewa, melakukan interupsi saat rapat paripurna sedang berlangsung. Rapat tersebut beragenda tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan atas rancangan pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT.
“Kita sudah sepakat bersama untuk menerima aksi. Kita sudah berkomitmen untuk menerima masyarakat,” kata Yunus.
Menurutnya, menghentikan rapat paripurna dan menerima masyarakat merupakan bentuk dukungan terhadap masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita semua bisa memahami suasana batin secara nasional,” tandasnya.
Ketua DPRD NTT Emiliana Julia Nomleni langsung menutupi rapat paripurna. Tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dianggap terbaca dan akan dilanjutkan ke rapat-rapat komisi.
Aksi gabungan organisasi mahasiswa ini dikawal setidaknya 650 personel gabungan TNI-Polri.
Selain personel, tiga unit mobil water cannon, satu unit mobil tangki air dan satu unit mobil pemadam kebakaran disiapkan di depan dan belakang kantor DPRD NTT.
 menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD NTT pada Senin.){kind=link}