Labuan Bajo, Ekorantt.com – Masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa, 2 September 2025.
Massa menuding para anggota DPRD sering kali absen dalam sidang, sehingga dinilai tidak pantas menerima gaji dari uang rakyat.
Try Dedi, salah satu orator berkata gaji DPR bersumber dari keringat dan darah masyarakat.
“Itu uang negara. DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus), hasil kerja rakyat dari Sabang sampai Merauke,” ujar Dedi.
Absennya anggota DPR, kata dia, kerap menjadi sorotan publik karena kursi-kursinya terlihat kosong ketika sidang sedang berlangsung.
“Makan uang itu keringat rakyat, bentuk perjuangan rakyat. Malu, pak, malu! Jangan bikin manipulasi absensi. Mau datang kantor saja malas, apalagi memikirkan rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Perlakuan itu sangat memperburuk citra DPRD di mata masyarakat. Karena itu, massa aksi berjanji akan terus mengawal kinerja para wakil rakyat agar tidak melupakan tanggung jawab mereka.
Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, didampingi anggota lainnya turun langsung menemui massa. Mereka menyambut baik aspirasi yang disuarakan koalisi masyarakat sipil.
“Terima kasih sudah menjaga Labuan Bajo sebagai kota wisata yang tetap dijaga kedamaian dan ketentramannya. Ini menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, menyuarakan aspirasi tanpa kerusuhan,” ujar Benediktus.
Baginya, kritikan masyarakat menjadi bahan penting bagi para anggota dewan agar bisa mengevaluasi diri dan lebih serius menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kami sungguh sadar bahwa seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD bukanlah manusia yang sempurna. Karena itu, kami sangat berterima kasih karena hari ini kami telah diingatkan. Kami akan terus berusaha mewakili masyarakat untuk menyuarakan hal-hal yang memberatkan rakyat,” tegasnya.
