Ruteng, Ekorannt.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Peneliti Pengkaji Demokrasi Masyarakat (LPPDM) berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai pada Kamis, 4 September 2025.
Massa aksi yang berjumlah sepuluh orang itu tiba sekitar pukul 11.00 Wita menggunakan mobil pikap berwarna hitam. Kepala para demonstran tampak diikat menggunakan pita merah putih.
Mereka membawa dua isu besar yakni soal rencana kenaikan anggaran perjalanan dinas DPRD serta kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi hampir sebulan belakangan.
Ketua LPPDM, Marsel Ahang, menyayangkan sikap dewan yang “dengan gagah meminta kenaikan anggaran perjalanan di tengah masyarakat sedang mengalami krisis ekonomi.”
Ia menuding permintaan itu datang dari Fraksi Nasional Demokrat atau NasDem yakni sebesar Rp4,1 miliar.
“Bayangkan meminta perjalanan dinas kepada pemerintah sebesar itu, sementara rakyat jelata ekonominya tertekan,” kata Ahang dalam orasinya.
Sebaiknya, menurut dia, anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, sebab masih banyak daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan.
“Banyak jalan rusak, sekolah-sekolah belum diperbaiki,” kata Ahang menyebut beberapa persoalan di Manggarai.
LPPDM menolak pengajuan rencana anggaran itu. Ia menyarankan untuk mempertahankan pagu anggaran existing dan mengalihkan dana yang diajukan untuk program-program yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kata dia, kelangkaan BBM yang berkepanjangan di wilayah NTT, terutama Manggarai, telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam manajemen distribusi energi nasional.
“Kami menuntut kepada Kementerian ESDM lakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di seluruh wilayah NTT dengan pemberian sanksi tegas kepada pihak yang lalai,” ujar Ahang.
Ia meminta Kapolda NTT agar membentuk tim Penyidik Tindak Pidana Khusus untuk melakukan penyelidikan mendalam (pulbaket) terhadap PT Pertamina Persero di setiap wilayah NTT terkait dugaan kelalaian distribusi.
“Kepada Kapolri, proses secara hukum tanpa pandang bulu Menteri ESDM, direktur utama, dan seluruh jajaran pengawas PT Pertamina di seluruh Indonesia yang terbukti berkontribusi pada terjadinya krisis BBM sistemik ini,” kecam dia.
Aksi damai tersebut diterima Ketua DPRD Manggarai, Paul Peos bersama sekitar sepuluh anggota DPRD. Kata Peos, pihaknya menghargai aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka dan berjanji akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan.
“Tuntutan yang disampaikan LPPDM akan menjadi perhatian serius DPRD, dan akan mengkaji secara internal setiap poin tuntutan, kemudian menyampaikannya kepada pihak eksekutif dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
DPRD Manggarai, jelas Peos, tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa melalui proses pembahasan resmi di lembaga.
“Kami mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan dialog dan mekanisme hukum yang ada. Aspirasi ini tentu akan kami bicarakan dalam forum resmi DPRD, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
