Ruteng, Ekorantt.com – Hampir sebulan terakhir, warga Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat tak terhindarkan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Warga rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar dan pertalite.
Di tengah situasi demikian, muncul dugaan praktik penjualan BBM ilegal. Dan hal itu seolah-olah dibiarkan oleh pihak SPBU.
Pada Jumat, 5 September, Ekora NTT mendapati sebuah sepeda motor tua yang ikut mengantre di SPBU Carep. Pengendaranya tampak asyik bercengkerama dengan yang lain.
Tiba gilirannya, pengendara itu membuka tangki untuk diisi bensin oleh petugas. Setelah terisi, ia mendorong sepeda motor keluar dari area SPBU dan berhenti tak jauh dari situ.
Ia mengambil selang, memasukkannya ke dalam tangki motor. Bensin pun meluncur masuk ke botol-botol mineral bekas untuk dijual kembali. Tangki sepeda motor kembali tanpa bahan bakar.
Si pengendara itu kembali mendorong sepeda motor, menyelinap dalam antrean panjang dan mengulangi tindakan serupa: mengisi BBM, menyalinnya ke wadah lain untuk dijual.
Hendrik, seorang pengendara yang ikut mengantre BBM, mengaku telah biasa menyaksikan praktik semacam itu.
“Mereka sepertinya sudah sering,” jelas Hendrik.
Bukan satu atau dua orang berbuat demikian. Ada beberapa pengendara lain yang juga kerap melakukan hal serupa.
Ia menilai, pihak SPBU terkesan membiarkan praktik penjualan BBM ilegal.
“Mereka (pihak SPBU) tetap mengisi kendaraan-kendaraan itu, walaupun mereka tahu ada kendaraan rusak yang mengantre,” tuturnya.
Situasi kelangkaan BBM mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Pada Kamis kemarin, Lembaga Peneliti Pengkaji Demokrasi Masyarakat (LPPDM) menyampaikan pernyataan sikapnya saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai.
Ketua LPPDM, Marsel Ahang, menilai krisis BBM yang berkepanjangan telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di NTT, khususnya Manggarai.
“Kami menuntut kepada Kementerian ESDM lakukan pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di seluruh wilayah NTT dengan pemberian sanksi tegas kepada pihak yang lalai,” ujar Ahang.
Ia mendesak kepolisian untuk turun tangan dalam mengusut tuntas dugaan kelalaian distribusi BBM oleh PT Pertamina (Persero).
“Kepada Kapolri, proses secara hukum tanpa pandang bulu Menteri ESDM, direktur utama, dan seluruh jajaran pengawas PT Pertamina di seluruh Indonesia yang terbukti berkontribusi pada terjadinya krisis BBM sistemik ini,” kecam dia.
Ekora NTT menghubungi, Pengawas SPBU Carep, Gabriel Ampur namun belum memberikan tanggapan terkait penjualan bensin dan solar ilegal.
. Warga rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar dan pertalite.){kind=link}