Larantuka, Ekorantt.com – Warga penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan program beasiswa atau pendidikan gratis bagi anak-anak mereka.
Permintaan ini disampaikan oleh Helena Waha Matarau, salah satu warga terdampak erupsi. Menurutnya, para pengungsi lebih membutuhkan bantuan biaya pendidikan daripada program makan bergizi.
“Semua orang tua itu susah cari uang. Kami minta Bapak Presiden Prabowo, lebih baik program MBG untuk anak-anak kami, pengungsi Lewotobi, diganti saja dengan beasiswa pendidikan gratis. Itu jauh lebih membantu kami,” kata Helena, Jumat, 12 September 2025.
Ia menjelaskan, akibat erupsi Gunung Lewotobi, hampir seluruh hasil pertanian dan perkebunan warga rusak total, sehingga menyulitkan mereka untuk memperoleh penghasilan, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Helena menilai program nasional MBG memang baik untuk anak-anak, namun dalam konteks pengungsi seperti mereka, kebutuhan makan masih bisa dipenuhi oleh orang tua. Yang lebih mendesak, kata dia, adalah jaminan pendidikan bagi anak-anak yang kini hidup dalam kondisi serba terbatas.
“MBG ini lebih menguntungkan mereka, pengusaha penyedia makanan. Program MBG tidak meringankan beban kami sebagai orang tua,” kata Helena.
Senada dengan Helena, Bernadete Jawa, warga penyintas asal Desa Nobo, juga menyetujui usulan program MBG diganti dengan program pendidikan gratis.
Menurut Bernadete, jika anak-anak penyintas mendapatkan biaya pendidikan secara gratis, maka beban ekonomi keluarga akan jauh lebih ringan. Orang tua pun dapat fokus bekerja dan menabung untuk masa depan anak-anak mereka.
“Dengan biaya pendidikan gratis kami bisa cari uang, tabung untuk pendidikan masa depan anak-anak kami. Semoga Bapak Prabowo mendengarkan keluhan kami orang tua pengungsi di sini,” ujar Bernadete.
Hingga pertengahan September 2025, sebanyak 2.058 pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih bertahan di posko pengungsian. Mereka tersebar di dua pos pengungsian lapangan (Poslap), yakni Desa Konga dan Desa Bokang, Kecamatan Titehena.
Sebagian besar berasal dari Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, serta Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang. Relokasi ke hunian sementara (Huntara) belum sepenuhnya rampung, sehingga warga masih hidup dengan kondisi serba terbatas.
Sekretaris Desa Nobo, Antonius Minang Kewure menyebut 1.229 jiwa atau 370 kepala keluarga dari desanya masih berada di Poslap Konga, setelah sebelumnya menempati Poslap Lewolaga.
“Sebelumnya warga pengungsi dari desa Nobo tinggal di Poslap Lewolaga. Sekitar satu bulan yang lalu warga kami dipindahkan ke Poslap Konga,” ujarnya pada Jumat, 12 September 2025.
Ia menambahkan, belum ada kepastian kapan warganya bisa menempati Huntara karena pembangunan Huntara III masih belum selesai. Informasi yang beredar pun menyebutkan Huntara justru diprioritaskan bagi pengungsi asal Desa Hokeng Jaya.
“Banyak masyarakat yang tanya ke saya tapi saya bilang, belum tahu. Huntara tiga saja, belum selesai dibangun dan informasinya Huntara tiga ini kalau selesai dibangunpun akan ditempati oleh pengungsi dari desa Hokeng jaya,” tutur Antonius.
Antonius berharap pembangunan Huntara segera diselesaikan sebelum musim hujan, karena kondisi ekstrem dikhawatirkan memperburuk penderitaan pengungsi yang tinggal di tenda.
“Apa lagi bulan Januari dan Februari di sini adalah musim angin kencang. Air hujan bisa masuk dalam tenda, menimbulkan becek dan lumpur, sangat tidak nyaman bagi warga,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Desa Hokeng Jaya, Feby Namang mengatakan, masih ada 829 jiwa atau 301 kepala keluarga dari desanya yang menempati Poslap Bokang. Sebagian sudah dipindahkan ke Huntara secara bertahap.
“Tahap 1, ada 507 jiwa atau 150 KK sudah tinggal di Huntara. Tahap II, sekitar 90 KK akan bergeser ke Huntara. Itu, bulan depan atau dalam bulan ini. Menunggu, 18 Kopel untuk Huntara III yang belum selesai dibangun,” jelasnya.
