Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah menargetkan optimalisasi lahan seluas 500 ribu hektare di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2025. Program strategis ini merupakan bagian dari upaya cetak sawah dan peningkatan produktivitas lahan pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian, Hermanto mengatakan, NTT memiliki potensi pertanian yang besar, khususnya komoditas jagung, dengan luas lahan mencapai 112 ribu hektare dan total produksi 290 ribu ton.
“Produktivitas rata-rata sekitar 2,5 – 3 ton per hektare. Potensi ini, jika dioptimalkan, akan mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan pelaku usaha,” ujar Hermanto dalam peluncuran Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kelurahan Oenesu, Kabupaten Kupang, Sabtu, 27 September 2025.
Ia menambahkan, Kementerian Pertanian bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna mewujudkan swasembada pangan.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menjelaskan, program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Asta Cita, terutama dalam hal ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan.
“Fokus kita pada jagung sebagai komoditas strategis yang memiliki peran vital, baik untuk pangan, pakan ternak, maupun energi alternatif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya ketersediaan pabrik pakan jagung di NTT yang perlu segera ditangani untuk mendukung ekosistem pertanian terpadu.
Dalam acara tersebut, sekitar 300 petani dari kelompok tani setempat turut hadir. Secara simbolis, benih jagung dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) diserahkan kepada tujuh kelompok tani. Para senator, bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, juga melakukan penanaman bibit jagung sebagai simbol gotong royong mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Menanggapi kekhawatiran petani tentang pemasaran hasil panen, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan bahwa pemerintah akan memfasilitasi distribusi dan penyerapan hasil produksi jagung melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Yang pasti pemasaran pemerintah akan bantu agar semua dipasarkan dengan baik,” jelas Gubernur Melki.
Ia menyebut bahwa harga minimal yang ditetapkan adalah Rp5.500 per kilogram.
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTT, Forkopimda, dan DPD RI juga sepakat untuk melakukan pendampingan berkelanjutan.
Tahap awal program pengembangan lahan ini akan dimulai di atas 50 hektare di Kabupaten Kupang, dan selanjutnya diperluas ke 450 hektare di sembilan kabupaten lainnya.
Gubernur Melki menyebut kegiatan ini menjadi simbol kebangkitan semangat swasembada pangan dari wilayah timur Indonesia.
“Kita ingin membuktikan bahwa NTT yang sering dicap rawan pangan, sesungguhnya bisa menjadi lumbung pangan jika dikelola dengan strategi tepat, teknologi modern, dan dukungan semua pihak. Ini momentum kita untuk bangkit dalam mewujudkan swasembada pangan di NTT,” ujar Melki.
Ia juga mengajak masyarakat Oenesu untuk mengembangkan pertanian terpadu, memperkuat koperasi desa, dan melibatkan generasi muda melalui pertanian modern berbasis inovasi.
“Saat ini, hilirisasi itu penting. Jangan hanya menjual jagung dalam bentuk mentah, tetapi kembangkan produk turunan seperti tepung jagung, pakan ternak, hingga camilan sehat yang bisa dipasarkan lebih luas,” ungkapnya.
