Ruteng, Ekorantt.com – Sejumlah pegiat Pemilihan Umum (Pemilu) menyoroti berbagai isu krusial yang masih mewarnai pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan yang digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai di Hotel Revayah, Ruteng, pada 14–15 Oktober 2025, mereka menyampaikan pandangan serta rekomendasi penting demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
Panji Prasetyo, seorang pegiat pemilu, menggarisbawahi empat isu utama yang dianggap paling krusial dalam proses pemilu, yakni netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, polarisasi masyarakat, serta kompetensi penyelenggara adhoc.
“Isu-isu ini juga yang kemudian membuat beberapa lembaga survei memetakan beberapa daerah dengan kategori kerawanan dalam pemilu maupun pemilihan,” kata Panji dalam forum tersebut.
Menurutnya, diperlukan langkah strategis yang meliputi penguatan pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi secara optimal.
Sementara itu, Arif Susanto, pegiat pemilu lainnya, menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilu.
Menurutnya, integritas pemilu harus berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin hak pilih dan kesetaraan politik warga negara.
“Prinsip penting dari demokrasi adalah kesetaraan dan pemenuhan hak-hak politik masyarakat juga penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang berlandaskan pada prinsip profesional dan transparan,” kata Arif.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menyoroti empat aspek penting dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu, yakni sistem, kelembagaan, pelembagaan, dan sumber daya.
Ia menilai, Bawaslu memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna memberikan pendidikan politik kepada pemilih.
“Sebagai sebuah sistem, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting terutama dalam menentukan keberhasilan sistem politik pada eksekutif dan legislatif. Peran penting ini juga harus diwujudkan dalam bentuk solidaritas dan membangun kemitraan dengan lembaga lain,” paparnya.
Lebih lanjut, menurut Rudi, untuk memaksimalkan fungsi dan peran Bawaslu, butuh sumber daya pengawasan yang memadai serta anggaran yang cukup, agar pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dapat berjalan secara optimal.
