Bajawa, Ekorantt.com – Wakil Ketua I DPRD Ngada, Rudolf Aqroz Wogo, melaporkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Ngada, Wilhelmus Bate, ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Ya esok saya akan laporkan ke DPD Partai Gerindra, masa kritisi tidak boleh, hanya karena bupati satu partai,” ujar Rudolf, Jumat, 14 November 2025.
Laporan tersebut dibuat setelah Fraksi Gerindra tidak memasukkan sejumlah catatan kritis milik Rudolf Wogo dalam pandangan fraksi terhadap rancangan Perda APBD dan Nota Keuangan 2026 yang dibacakan pada Rabu, 12 November 2025 di ruang paripurna DPRD Ngada.
Ia menduga catatan kritis itu tidak diakomodasi karena adanya tekanan dari Bupati Ngada, Raymundus Bena.
“Karena sebelum kegiatan mulai, ada WhatsApp yang masuk untuk anggota Fraksi Gerindra bertemu bupati di rumah jabatan,” ungkapnya.
Dalam catatan kritis tersebut, Rudolf menyoroti sejumlah kebijakan Bupati Raymundus Bena yang dinilai tidak sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden Prabowo tengah mengampanyekan swasembada pangan, namun anggaran pembangunan irigasi justru hilang dalam APBD 2026.
“Alokasi Rp5 Miliar untuk sektor pertanian memang ada, tetapi itu tidak akan ada artinya jika infrastruktur penunjang utama yakni air tidak dianggarkan secara serius,” kata dia.
Rudolf mengatakan, anggaran pembangunan jaringan air bersih mendapat porsi kecil dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“SPM kita hari ini gagal, terbukti angka stunting dan TBC di Ngada meningkat,” ujarnya.
Rudolf menilai pemerintah justru lebih fokus pada pengadaan pakaian seragam siswa dan beasiswa dengan total anggaran mencapai Rp5,5 miliar pada 2026.
“Pemerintah harus jujur untuk mana yang lebih prioritas, pakaian seragam atau air bersih untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Ngada, Wilhelmus Bate menyatakan, pihaknya menghormati langkah yang diambil koleganya.
“Bukan kita tidak kasih masuk, tapi saat itu pak Rudi masukan sudah terlambat, karena tinggal beberapa jam mau dibacakan, tambah lagi tenaga ahli partai ada pergi melayat keluarga yang meninggal,” ujarnya.
Wihelmus menegaskan, Fraksi Gerindra tetap berkomitmen mengkritisi kebijakan bupati yang tidak pro-rakyat.
“Sejak dulu, kalau bupati keliru kita kritisi ko, bukan karena bupati satu partai lalu kita tidak kritik,” katanya.
Wilhelmus juga membenarkan bahwa fraksi dipanggil ke rumah jabatan bupati, namun menurutnya, hal itu wajar karena bupati merupakan ketua partai.
