Ruteng, Ekorantt.com – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Largus Nala mengingatkan komitmen pemerintah menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai prioritas.
“Saya pikir komitmen pemerintah itu harus dijalankan agar ada perhatian terhadap ODGJ,” kata Largus.
Menurutnya, tingginya angka ODGJ merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian, termasuk pendampingan, dan pemberian obat secara rutin.
Yayasan Ayo Indonesia, lembaga yang fokus pada sektor sosial, ekonomi, dan kesehatan, mencatat 892 ODGJ di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur per Juni 2025.
“Pemerintah juga perlu mengidentifikasi keberadaan ODGJ ini. Kalau bisa by name by address,” kata Largus.
Meski terkait anggaran, politisi Demokrat ini menekankan pentingnya komunikasi pemerintah daerah dengan pusat, karena pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih aktif dan inovatif dalam menyampaikan masalah di wilayahnya.
“Sehingga pusat menalangi, misalnya dalam hal pendanaan, termasuk ODGJ,” ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Paulus Peos menuturka, jumlah ODGJ yang banyak sangat mengkhawatirkan. Pusat Rehabilitasi dan Klinik Gangguan Jiwa Renceng Mose tak cukup meraawat pasien yang begitu banyak. Karena itu, kehadiran psikiater menjadi suatu keharusan.
“Karena bagaimana pun juga, masih ada harapan untuk bisa menyembuhkan. Karena itu kehadiran psikiater hal yang dibutuhkan,” tuturnya sembari mendukung jika pemerintah mendatangkan psikiater.
“Hanya nanti mungkin ini soal siapa yang membiayai dan bagaimana skema pembiayaan, ini yang menjadi pekerjaan kita bersama. Ini butuh pembicaraan berulang-ulang,” tambahnya.
Menurut Paul, pemerintah bersama DPRD tengah mengurus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi celah fiskal antara target pendapatan dan belanja yang sudah sangat timpang. Penurunan jumlah transfer daerah semakin menambah beban.
“Tapi kalau lembaga yang mau mendukung, misalkan lembaga di luar pemerintah seperti NGO (Non-Governmental Organization) ataupun kalau ada intervensi ada dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Manggarai yang punya perhatian untuk itu,” kata Paul.
Mengandalkan dana pemerintah kabupaten pada 2026 akan sangat sulit, kata Paulus.
Paul juga mengusulkan adanya seminar yang melibatkan banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran publik.
“Dari situ semua akan sadar oh ini penting. Kalau itu sudah sama-sama merasa penting, baru bagaimana berupaya bersama mencarikan jalan keluar,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Jefrin Haryanto mengatakan, pihaknya masih mencari psikiater untuk ditempatkan di wilayah itu. Jumlah ODGJ yang banyak mendorong kehadiran psikiater.
“Kita masih cari tenaganya dan masih saya diskusikan juga itu, ya,” ujar Jefrin.
“Hanya mungkin akses ketenagaan ini yang masih sulit. Masih langkah kan orang sekolah-sekolah itu,” tutupnya.
